Jakarta, Harian Umum - Peluncuran buku "Pemikiran Soemitro" dan simposium nasional bertajuk "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan Nusantara Centre di gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026), menghasilkan rekomendasi yang diberi tajuk Maklumat Merdeka Barat.
Acara ini dihadiri banyak sekali tokoh nasional, antara lain Mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto, Hatta Taliwang, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Andi Syahputra, Yusuf Blegur, dan lain-lain.
Acara yang dibuka oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kepala Staf Presiden (KSP) Guruh Muamar Khadafi sebagai perwakilan KSP Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang berhalangan hadir, dan juga menghadirkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono itu diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Banrehi dan Universitas Nusantara, serta didukung oleh Ethos Group Indonesia, PT Hamasa, dan PT Sandi Jasa Estika.
Ada dua narasumber yang dihadirkan dalam simposium nasional, yaitu Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof. Didin Damhuri; dan Founder Ethos Kreatif Indonesia, Mukti Hendrayatno.
Dalam paparannya, Didin antara lain mengungkap soal perjalanan ekonomi Indonesia dari era Orde Lama hingga Orde Reformasi saat ini, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat jomplang akibat amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002 yang membuat sistem politik dan ekonomi Indonesia bergeser dari sistem ekonomi dan politik berbasis Pancasila menjadi liberal.
"Di Orde Baru pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 persen, di era sekarang rata-rata 5 persen," katanya.
Ia menyebut bahwa sistem yang berlaku di Indonesia saat ini tidak cocok, sehingga mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perekonomian Nasional yang saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, segera dibahas, karena RUU yang dirancang oleh para pakar di Nusantara Centre atas permintaan Presiden Prabowo Subianto itu berpijak pada Pancasila, UUD 1945 dan pemikiran begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikusumo.
Ia memuji pemikiran ekonom yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto itu, karena menurutnya, pemikiran ekonom strukturalis itu sejalan dengan amanat para the founding fathers yang tertuang dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan Pancasila.
Sementara Mukti memaparkan pengalamannya sebagai usahawan muda dengan perjuangan yang tidak mudah. Apalagi karena sistem perbankan maupun birokrasi di Indonesia terkesan justru mempersulit usahawan untuk berkembang.
Ia mencontohkan saat ia mengurus izin edar jamu.
"Saya urus sejak saya masih lajang sampai punya anak dua, izinnya tidak keluar," kata dia.
Peluncuran buku "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan" mendapat apresiasi dari hadirin, termasuk dari Laksma TNI Salim sebagai penanggap simposium.
CEO Nusantara Centre Prof. Yudhie Haryono menjelaskan, event ini merupakan kerja raksasa Nusantara Centre karena menggabungkan dua aktivitas sekaligus, yakni peluncuran buku Soemitro dan menyelenggarakan simposium tentang RUU Perekonomian Nasional.
"Keduanya inlining karena Rancangan Undang-undang itu lebih banyak diendors oleh hampir semua karya dan kebijakan-kebijakan yang dulu didesain oleh Pak Soemitro ketika masih bersama Orde Lama maupun Orde Baru, dan kebetulan dihadiri banyak kalangan, dikerjakan dengan cukup baik, dan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan panitia," katanya.
Berikut Rekomendasi Hasil Simposium RUU Perekonomian Nasional yang diberi tajuk Maklumat Merdeka Barat":
1. Segera terapkan Undang-undang Perekonomian Nasional demi tercapainya cita-cita proklamasi, terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dan terealisasinya negara Pancasila yg berdaulat, makmur semuanya.
2. Segera melakukan transformasi struktural perekonomian nasional melalui nasionalisasi, rekapitalisasi, redistribusi, restrukturisasi, dan reindustrialisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, mandiri dalam produksi, kuat dalam industri, serta mampu menjadi dominasi kekuatan utama dalam perekonomian global.
3. Segera menegaskan kembali peran negara sebagai pengendali strategis perekonomian nasional dengan memastikan bumi, air, kekayaan alam, cabang produksi penting, dan pasar nasional dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran warga negara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
4. Segera menempatkan arsitektur ekonomi nasional sebagai bagian utama dari perjuangan kebangsaan dengan menjadikan kedaulatan ekonomi, penghapusan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan pasar nasional sebagai agenda strategis negara untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka secara politik, ekonomi, dan berkeadilan sosial.
5. Mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menghapus praktik rente, monopoli, kartel, dan berbagai bentuk pemburu rente (rent-seeking) yang menggerogoti perekonomian nasional, serta membangun tata kelola ekonomi yang bersih, transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional sesuai nilai-nilai Pancasila.
(rhm)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman akan memimpin peluncuran buku "Pemikiran Soemitro" dan simposium nasional bertajuk "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045", Selasa (4/8/2026), di Auditorium Yusuf Ronodipuro, gedung RRI, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Banrehi dan Universitas Nusantara, serta didukung oleh Ethos Group Indonesia, PT Hamasa, dan PT Sandi Jasa Estika.
"Memasuki abad 21 yang diwarnai berbagai krisis seperti krisis finansial 2008 global, krisis covid-19, dan konflik geopolitik yang memanas yang membayangi dunia saat ini. Indonesia membutuhkan arah, paradigma, dan keberanian untuk kembali menata fondasi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata CEO Nusantara Centre, Yudhie Haryono, melalui siaran tertulis, Senin (3/8/2026).
Ia mengakui, kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Peluncuran Buku Pemikiran Soemitro dan Simposium Nasional "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045".
"Peluncuran buku dan simposium nasional ini akan dipimpin oleh Kepala KSP
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, imbuh Yudhie.
Menurut dia, kehadiran Kepala KSP menjadi penanda penting bahwa diskursus mengenai perekonomian nasional tidak lagi dipahami semata sebagai pembahasan akademik, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh kedaulatan Indonesia di tengah krisis multidimensi dan ketidakpastian global.
Peluncuran buku ini mengangkat kembali pemikiran ekonom besar Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, yang sepanjang hidupnya meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus menjadi instrumen mewujudkan keadilan dan kedaulatan nasional. Baginya, ekonomi bukan sekadar persoalan angka-angka statistik, melainkan sarana membangun martabat, kemandirian, produktivitas, dan keadilan sosial.
Simposium nasional yang menyertai peluncuran buku tersebut akan mempertemukan para akademisi, ekonom, tokoh nasional, birokrat, pelaku usaha, aktivis, dan generasi muda untuk membahas urgensi hadirnya Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai payung hukum yang mampu mengintegrasikan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Dalam perspektif tersebut, Ekonomi Politik Pancasila dipandang bukan sekadar teori ekonomi, melainkan sebuah paradigma pembangunan bangsa, sebagai jalan keselamatan bangsa. Ia berangkat dari keyakinan bahwa negara harus hadir sebagai pengarah pembangunan, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, memperkuat industri nasional, melindungi sektor strategis, mengembangkan inovasi dan teknologi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
'Di tengah krisis supremasi sekaligus persaingan global yang semakin kompleks, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, melainkan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pembiayaan, dan pasar domestik. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem ekonomi yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat daya saing nasional," jelas Yudhie.
Semangat tersebut, sambung dia, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkan perekonomian sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan semata-mata akumulasi keuntungan. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan menjadi syarat bagi terwujudnya persatuan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.
Melalui peluncuran buku dan simposium nasional ini, Yudhie berharap lahir ruang dialog yang produktif antara negara, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju sistem perekonomian nasional yang lebih berdaulat, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Momentum ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni intelektual, melainkan menjadi titik tolak lahirnya gagasan, kebijakan, serta kolaborasi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Bagi Nusantara Centre, pembangunan ekonomi bukan sekadar agenda pertumbuhan, melainkan ikhtiar memuliakan manusia Indonesia. Ketika ekonomi diletakkan di atas nilai-nilai Pancasila, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemakmuran, tetapi juga memperkuat persatuan, memperluas keadilan, dan menjaga kedaulatan bangsa," kata Yudhie
Dengan semangat itulah, lanjut dia, peluncuran buku dan simposium nasional ini diharapkan menjadi salah satu penanda pondasi penting kebangkitan kembali Ekonomi Politik Pancasila sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. (rhm)
