Jakarta, Harian Umum - Aktivis api Perubahan Indonesia (aPI), Jumat (26/6/2026), menggelar diskusi yang dikemas dengan tajuk NgoPi (Ngobrol Pintar) di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
Diskusi ini yang dipandu aktivis senior Nur Lapong, danmenghadirkan narasumber Daeng Wahidin, Standarkia Latief, Muslim Arbi, Ishaq Rafiq, dan politisi Gerindra Henoch Thomas.
"Kita selenggarakan Ngopi ini untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi di negara kita, agar jangan sampai negara kita mengalami seperti yang dialami negara lain; diobok-obok pihak tertentu, sehingga menjadi semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa yang ingin negara ini maju, rakyatnya sejahtera, ada keadilan dan makmur," kata Lapong yang juga merupakan panitia acara.
Ia menegaskan, jika ada hal yang baik dari pemerintahan Prabowo, tentu akan didukung.
"Tapi kalau sebaliknya, ya kita kritisi dan kita lawan," katanya.
Dari paparan para narasumber, terungkap bahwa negara ini memang telah dirusak hingga serusak-rusaknya oleh presiden sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun (2014-2024).
Standarkia yang merupakan seorang analis politik, bahkan mengatakan bahwa selama berkuasa, Jokowi men-set up Indonesia menjadi state crime atau negara yang justru menjadi pelaku kejahatan.
"Orde Baru kita tahu sangat represif, tapi dengan men-set up Indonesia menjadi state crime, Jokowi membuat kehidupan di Indonesi menjadi represif, otoriter, kriminalisasi menjadi hal yang biasa, dan korupsi begitu masih di berbagai sektor kehidupan," katanya.
Diakui, ketika Prabowo menjadi presiden pengganti Jokowi, rakyat berharap Prabowo dapat memperbaiki Indonesia menjadi welfare state atau negara kesejahteraan.
Namun, diakui, hal itu tidak mudah karena meski di era pemerintahan Jokowi terjadi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, akan tetapi kalau 70% aset ekonomi masih dikuasai segelintir orang, artinya pertumbuhan ekonomi itu tidak merembes ke bawah, ke rakyat, melainkan yang nangkap dan yang memakan pertumbuhan itu hanya segelintir orang, yaitu oligarki.
Hal senada dikatakan Ishak Rofiq. Ia bahkan secara gamblang bahwa memang ada kongkalikong antara rezim Jokowi dengan oligarki, bahkan dilakukan secara telanjang.
Ia bahkan menyebut kalau saat ini di Indonesia buka lagi ada 9 naga, melainkan 30, karena para naga itu "beranak pinak" yang kebanyakan sukses seperti orang tuanya
Indikasi bahwa para naga yang juga di antaranya disebut-sebut sebagai oligarki itu "menjadi anak emas" di era Jokowi, karena pada tahun 2016 - 2023, ada 193 proyek swasta yang diberi status Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan nilai Rp1.515 triliun. Sementara pada tahun 2923-2024 ada 40 PSN senilai Rp500 triliun, termasuk yang di Papua, Morowali, dan Banten.
"Prabowo tahu persoalannya, dan tahu siapa perampok-perampoknya sebagaimana dia tuangkan di buku Paradoks Indonesia yang ditulisnya," kata dia.
Namun, jelas Ishak, tak mudah bagi Prabowo mengatasi ini karena ada tiga yang dia hadapi:
1. Konglomerat yang menguasai PSN, tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, dll;
2. Orang-orang yang berada dalam kabinet Prabowo; dan
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang notabene juga orang Jokowi, sehingga penegakkan hukum terhadap oligarki dan konglomerat menjadi sulit.
Diskusi makin panas ketika Daeng Wahidin menyampaikan bahwa sumber dari segala kerusakan di NKRI adalah Oligarki yang sudah mengakar kuat di Indonesia, dan yang secara estafet telah menindas dan menjajah bangsa Indonesia.
Dia mencontohkan penerbitan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh Jokowi untuk alasan investasi demi mengejat target pertumbuhan, akan tetapi justru menjadi bancakan para oligarki dalam mengeksplorasi dan mengeksplotasi sumberdaya manusia Indonesia, khususnya buruh, petani, nelayan dan umumnya masyarakat kecil Indonesia.
Untuk itu, Daeng mendukung habis program Prabowo untuk melawan oligarki dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sehingga ekspor komoditas strategis, termasuk batubara dan sawit, kini harus melalui satu pintu, yaitu melalui BUMN baru itu.
"Selama bertahun-tahun para konglomerat dan oligarki yang juga punya bisnis tambang itu mengakali ekspor demi tidak membayar pajak, seperti dengan melakukan under invoicing dan transfer invoicing. Nah, itu disetop!" katanya.
Sementara Muslim Arbi sebagai pembicara terakhir, menekankan bahwa mengapa NKRI tak berdaulat dan terus menerus didera krisis multi dimensional, karena bangsa ini tak pernah serius membenahi tata kelola kekayaan alam, dan membiarkan hal tersebut di korupsi berjamaah oleh pejabat yang mengurus negara, bersekongkol dengan oligarki.
"Rakyat dibiarkan hidup miskin dan tertindas. Sekarang mari kita dukung Prabowo jika benar dan serius melawan para oligarki!" pungkas Muslim. (rhm)
