Jakarta, Harian Umum - Pengamat Politik Prof. Dr. TB Massa Djafar, M.Si menilai, satu dekade kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus, karena kontrol Jokowi atas hampir seluruh instrumen hukum dan kekuasaan sepanjang 2014 hingga 2024, membentuk pola relasi yang jauh menyimpang dari cita-cita hukum sebagai panglima tertinggi.
“Kita paham betul, relasi kekuasaan selama 10 tahun itu membuat hampir semua instrumen hukum, instrumen kekuasaan, ada di bawah kontrol Pak Jokowi,” kata Prof. Massa Djafar dikutip dari kanal JUST TALKS Jurnal Politik TV 16, Jumat (11/9/2026).
Ia menyoroti bagaimana aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, di era Pemerintahan Jokowi bekerja dalam bayang-bayang kendali presiden, sebuah kondisi yang menurutnya berada di luar teori kekuasaan normal maupun amanat UUD 1945.
Dengan kata lain, hukum tak lagi berdiri sebagai panglima, melainkan menjadi instrumen kekuasaan.
Ketika kekuasaan berpindah ke Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024, konstelasi itu justru berbalik, karena Massa Djafar mencatat adanya gejala ketidakefektifan kontrol kekuasaan yang tak pernah terjadi di era Jokowi.
Dulu, di era pemerintahan Jokowi, kata Massa Djafar, tidak ada yang berani mendemo Jokowi secara besar-besaran, apalagi menghinanya.
"Sekarang? Pak Prabowo sepertinya setengah enggak dianggap,” katanya.
Bagi Kepala Prodi Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional (Unas) ini, gejala tersebut merupakan indikator bahwa instrumen kekuasaan tak lagi bekerja efektif di bawah kendali Prabowo. Contoh konkretnya adalah konflik terbuka antara Polri dan Kejaksaan Agung, di mana Polri yang selama ini berada dalam pengaruh Jokowi, kini berhadapan dengan kejaksaan yang mulai bergeser memasuki orbit pengaruh presiden baru (Prabowo).
"Konflik semacam ini adalah keniscayaan dari pergeseran kekuasaan yang belum tuntas," katanya.
Kokohnya relasi kekuasaan lama
Di tengah gelombang kritik keras dari kelompok kritis di media sosial yang menuding Prabowo tak berdaya, muncul desakan agar presiden segera bersikap tegas. Menurut Massa Djafar, Langkah Prabowo memanggil pihak-pihak terkait dibaca publik sebagai awal dari penjelasan resmi.
Namun, ketika disinggung apakah langkah itu murni penegakan hukum atau sekadar kompromi politik? Massa Djafar cenderung diplomatis.
“Kita tidak tahu apakah ini kompromi atau jalan hukum. Mungkin ini satu model kombinasi,” katanya.
Ia menduga Prabowo tengah menempuh strategi pelan tapi pasti, atau justru mengulur waktu sembari mencari celah dan dukungan di luar pemerintahan.
Namun, Massa Djafar meyakini, tanpa dukungan kuat dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok strategis, upaya penegakan hukum yang dilakukan Prabowo, apalagi upaya “bersih-bersih”, akan mentok pada tembok relasi kekuasaan lama yang masih sangat kokoh.
“Pak Prabowo itu mungkin hanya mampu mengontrol setengahnya, karena pengaruh Pak Jokowi masih kuat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan uang dalam kendali Pak Jokowi, dengan cukong-cukong di belakangnya? Itu sesuatu yang tak bisa dipungkiri,” pungkasnya. (rhm)
