Jakarta, Harian Umum-Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan tarik rem darurat oleh Gubernur DKI Jakarta dikarenakan adanya kegagalan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Pihaknya menilai, kegagalan itu disebabkan oleh ketidaktegasan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB transisi.

"Faktor utama penyebab kegagalan PSBB Transisi adalah ketidaktegasan. Akibatnya masyarakat banyak yang tertular ulah mereka yang tidak disiplin dan tidak ditindak/tidak tegas," ujar anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (10/9).

Dia mengungkapkan, sejak awal Anies selalu diingatkan DPRD akan kebijakan PSBB transisi yang gagal itu. Namun, katanya, Anies malah terus melanjutkan PSBB transisi hinggap lima kali. Sehingga, ucapnya, semakin hari kasus semakin naik dan tidak terkendali.

"Melihat data jangan hanya melihat Rt (<1 versus >1), tapi harus juga melihat nilai absolut (10 kasus baru versus 1000 kasus baru per hari). Juga jangan hanya melihat positivity rate (<5 versus >5) karena ini juga sudah terlambat 4,5 hari," kata Mantan Wakil Rektor UKI ini.

Menurutnya, penyebaran utama adalah di rumah (karena semua melepas masker di rumah), dan di lokasi tertentu dimana masyarakat tidak patuh (kumpul2 di jalan sempit/gang, pasar tradisionil dan angkutan umum swasta).

"PSBB Ketat jangan sampai menjadi PSBB Transisi nama baru. Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol pencegahan. Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB Transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB Ketat. Masyarakat lebih susah disuruh patuh sekarang, mungkin kejenuhan ikut berpengaruh," jelasnya.

Pihaknya berharap, Satpol PP DKI Jakarta menggandeng unsur TNI, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara serta kepolisian untuk mengawasi secara ketat protokol kesehatan. Dia memastikan, pengawasan itu harus tegas dan pengurus RT/RW turut bertanggung jawab untuk pengawasan itu.

"Ketegasan ini muncul misalnya dari supervisi mendadak ke pemukiman dan kantor, juga di jalan sempit. Angkutan umum dan pasar harus diawasi serius selama beroperasi. Sebaiknya jam operasional pasar dibatasi. Libatkan TNI (Darat, Laut dan Udara) dan Polri. Pengurus Rt dan Rw wajib bertanggungjawab. Jam malam perlu diberlakukan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan. Jangan buat PSBB Transisi hanya ganti nama jadi PSBB Ketat, dan masyarakat yang patuh, kaum disabilitas dan anak-anak jadi korban," tuturnya. (hnk)