Jakarta, Harian Umum - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Program OKE-OCE (One Kecamatan, One Centre of Entrepreneurship) merupakan program yang diorientasikan untuk menurunkan jumlah pengangguran.
"Program OKE-OCE adalah gerakan untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja baru selama kurun waktu lima tahun, dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta," katanya saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI terhadap RAPBD 2018 yang disampaikannya pada 15 November 2017 lalu.
Jawaban ini disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat utama gedung lama DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,Senin (20/11/2017).
Mantan Mendikbud ini menambahkan, sebagai langkah awal dilakukan dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan, dilengkapi petugas administratif dan pendamping kewirausahaan profesional.
"Untuk mengisi kegiatan pada masing-masing pos dimaksud, dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain para pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan yang diberikan dapat berupa modal, akses pasar, mentoring bagi wirausaha baru, serta distribusidan pemasaran produk dan jasa UMKM," imbuhnya.
Seperti diketahui, OKE OCE merupakan salah satu dari delapan program yang diprioritaskan Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, dalam lima tahun kepemimpinannya di Jakarta hingga 2022 mendatang, karena masuk dalam visi misi mereka yang disampaikan sejak kampanye Pilkada DKI 2017 yang lalu.
Dalam RAPB 2018, untuk kedelapan program tersebut dialokasikan anggaran hingga Rp40,51 triliun.
Berikut kedelapan program tersebut, termasuk OKE OCE:
1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui Program OKE OCE
2. Meningkatkan akses pendidikan, antara lain melalui Program KJP Plus
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui pemenuhan universal coverage
4. Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu
5. Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui Program OK-TRIP
6. Pembangunan rumah layak dengan DP Rp0
7. Pemulihan perempuan dan anak
8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang good governance. (rhm)
