Jakarta, Harian Umum - Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto menduga agaknya ada suatu agenda terselubung yang dijalankan oknum-oknum tertentu yang belum dapat menerima terpilihnya Anies-Sandi sebagai pemimpin baru ibukota Jakarta.
"Ini terlihat dari adanya berbagai upaya yang terus dilakukan, yang terkesan bertujuan untuk menghambat, bahkan mendown grade, program-program Anies-Sandi yang akan segera dijalankan sesuai janji kampanye mereka saat Pilgub lalu," katanya melalui siaran tertulis yang diterima harianumum.com, Kamis (19/10/2017).
Hambatan tersebut, jelasnya, di antaranya yang secara kasat mata terekam di sosial media, bahkan menjadi viral, terkait statemen Gubernur Anies Baswedan yang menggunakan kata "pribumi" di hadapan para pendukungnya sesaat setelah dilantik.
Yang terbaru dan yang hingga kini belum juga diputuskan oleh pimpinan DPRD DKI adalah soal penyelenggaraan sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan penyampaian visi misi Anies-Sandi sebagai gubernur dan wagub terpilih pada Pilgub DKI 2017 lalu, mengalahkan pasangan Ahok-Djarot, sehingga Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk mendorong segera digelarnya sidang itu.
"Sebagai masyarakat yang menjunjung prinsip demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, kita semua harus legowo (atas hasil Pilgub), karena rakyat Jakarta sudah memilih Anies-Sandi sebagai pemimpin baru Ibukota, dan hari ini mereka telah menjadi milik bersama serta menjadi aset bangsa. Mereka berdua berdiri untuk melayani semua warga Jakarta tanpa melihat latar belakang, siapa dan darimana mereka," imbuh Budi.
Jubir Relawan Pemenangan Anies-Sandi ini berharap kedewasaan para pimpinan DPRD untuk menyikapi ini secara tuntas. Kedepankan kepentingan publik, karena warga Jakarta akan mencatat sekecil apapun yang telah mereka lakukan.
Seperti diketahui, apa pun keputusan yang keluar dari DPRD DKI Jakarta harus sepengetahuan dan izin ketuanya yang saat ini diduduki Eddy Prasetyo Marsudi dari Fraksi PDIP. Saat Anies-Sandi dilantik, Senin (16/10/2017), Eddy dan mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat tidak datang, sehingga dikritik banyak kalangan.
Isu yang beredar di lingkungan DPRD DKI menyebutkan, DPRD DKI hingga kini belum menggelar Sidang Paripurna Istimewa untuk mendengarkan visi misi Anies-Sandi, karena belum ada izin dari Eddy, namun hingga kini yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi.
Budi mengingatkan agar pimpinan Dewan jangan lebih mementingkan kepentingan kelompok saja, tapi juga pedulikan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan.
"Saat ini merupakan era digital, dimana informasi sangat terbuka dan dengan sangat cepat dapat tersebar luas. Bila ada unsur pimpinan Dewan serta siapa saja yang menjadi penghambat kemajuan dan proses pembangunan yang akan diemban oleh pemimpin baru Jakarta, hal ini akan menjadi catatan seluruh penduduk Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, mengatakan, saat ini hanya DPRD DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada 2017 di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, gubernur dan wakil gubernur berpidato menyampaikan visi, misi, dan program selama periode pemerintahannya.
"Seluruh Indonesia sudah melakukan (rapat paripurna) setelah dilantik, termasuk gubernur Yogya yang terakhir itu semuanya sudah melakukan pidato perdana di depan DPRD. Dari seluruh provinsi, hanya tinggal DKI saja yang menunggu jadwal," katanya, Rabu (18/10/2017).
Ia menjelaskan, DPRD DKI Jakarta memiliki waktu 14 hari setelah pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, untuk menggelar rapat paripurna istimewa. Ia meminta DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa itu.
"DKI-nya masih punya waktu, masih ada 14 hari kan. Ini baru hari kedua (setelah pelantikan). Kita tunggu saja," kata dia. (rhm)
