Jakarta, Harian Umum - Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, keterlibatan Presiden Prabowo Subianto di Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bagian dari mandat konstitusional Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia.
Menurut dia, langkah itu tidak dapat dilepaskan dari amanah pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Karenanya, partisipasi aktif Indonesia, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Palestina, dipandang sebagai bentuk konkret diplomasi strategis, bukan sekadar sikap retoris di forum internasional.
Amir menekankan keterlibatan sejumlah negara mayoritas Muslim dalam forum perdamaian internasional itu menunjukkan adanya konsolidasi geopolitik baru di dunia Islam moderat. Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, Yordania dan Uni Emirat Arab disebut berada dalam spektrum kerja sama yang sama, yakni mendorong stabilitas kawasan melalui jalur diplomasi keamanan dan misi kemanusiaan.
Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi panjang dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral sekaligus kapasitas operasional untuk berperan lebih besar.
“Jika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dalam jumlah signifikan, itu bukan hanya kontribusi keamanan, tetapi juga investasi reputasi geopolitik jangka panjang,” kata Amir, Senin (16/2/2026).
Ia melihat pendekatan Prabowo berbeda dari pola lama diplomasi simbolik. Menurutnya, Prabowo memilih jalur partisipasi langsung dalam proses penciptaan perdamaian, bukan sekadar menyuarakan dukungan politik.
Dalam perspektif intelijen strategis, langkah tersebut disebut sebagai engagement diplomacy —keterlibatan aktif di medan penyelesaian konflik untuk memperoleh pengaruh sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.
“Istilahnya, Indonesia tidak hanya berteriak dari luar arena, tetapi masuk ke gelanggang pertarungan diplomatik untuk menciptakan perdamaian dunia,” kata Amir.
Pengamat dengan basic militer dan intelijen ini juga menyoroti latar belakang militer Prabowo sebagai faktor penting dalam membaca arah kebijakan ini. Prabowo pernah memimpin Grup 3/Sandhi Yudha di lingkungan Kopassus, unit yang dikenal menjalankan operasi intelijen tempur, kontra-pemberontakan dan operasi senyap.
Pengalaman tersebut, menurut Amir, membentuk pendekatan keamanan yang tidak semata berbasis kekuatan militer, tetapi juga operasi intelijen, negosiasi senyap serta stabilisasi wilayah konflik —unsur-unsur yang relevan dalam misi perdamaian modern.
“Pendekatan perdamaian hari ini bukan hanya diplomasi meja perundingan, tetapi kombinasi antara keamanan, intelijen dan legitimasi internasional. Prabowo memahami tiga dimensi itu,” ujarnya.
Secara geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam arsitektur perdamaian Timur Tengah berpotensi membawa beberapa dampak strategis:
1. Peningkatan posisi tawar global – Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai middle power yang aktif menjaga stabilitas dunia.
2. Legitimasi kepemimpinan dunia Islam moderat – Partisipasi langsung memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan antara Barat dan dunia Muslim.
3. Keuntungan diplomasi keamanan – Keterlibatan dalam misi perdamaian membuka akses kerja sama pertahanan dan intelijen multilateral.
4. Penguatan identitas konstitusional – Kebijakan luar negeri selaras dengan amanah pembukaan UUD 1945.
Amir menilai momentum ini dapat menjadi titik balik peran global Indonesia jika dikelola secara konsisten dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Amir bahkan mengatakan, langkah Prabowo dalam mendorong keterlibatan Indonesia pada misi perdamaian Palestina melalui BoP bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa.
“Ini bagian dari strategi besar menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam tata dunia baru yang lebih multipolar,” pungkasnya. (rhm)
