Jakarta, Harian Umum - Ekonom dan Pengamat Politik Ichsanudin Noorsy menilai, sejak awal menjadi presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi memang telah memalukan.
Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi hasil voting Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tahun 2024 yang menempatkan Jokowi dalam daftar Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.
Dari hasil voting itu, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapatkan suara paling banyak, disusul Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani
"Subhanallah, astaghfirullah... Prediksi terhina nama baik menjadi kenyataan. Memang memalukan sejak awal," kata Noorsy melalui pesan WhatsApp, Selasa (31/12/2024).
Menurut dia, kekuasaan yang baik, benar, berkelas, berani, dan bertanggung jawab akan memperoleh kemuliaan.
"Jika sebaliknya, kehinaan, memalukan," tegasnya.
Noorsy juga mengatakan bahwa baru sebulan berkuasa di 2014, Jokowi sudah memalukan, tetapi dia juga menyebutkan sejumlah hal yang membuat perbuatan Jokowi itu seperti mendapatkan glorifikasi, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menjadi bodoh dan mendapatkan pemahaman yang keliru tentang Jokowi dan kinerjanya.
"Maaf, baru sebulan dia berkuasa, sudah memalukan, tapi berkat desepsi, dibantu masyarakat yang hanyut dengan kebodohan dan lalai akan kebenaran, gorong-gorong, berbuah menjadi kepercayaan menyesatkan," imbuh Noorsy.
"Lalu dengan anaknya menjadi Wapres, sebagian menteri (Presiden Prabowo) adalah orang-orangnya, apakah membuat keluarga (inti dan batih), tentram damai, dan nyenyak tidur?" tanya Noorsy.
Ia menilai keluarga Jokowi mungkin belum belajar hal-hal berikut:
1. Bejana Berhubungan. Tindakan apapun yang kita lakukan akan melahirkan respons, sehingga dinamika dan arus aktivitas sosial akan seimbang.
2. Archimedes. Sejauh dan sedalam mereka zalim, muncul perlawanan seimbang.
3. Hukum Kekekalan Energi. Tindakan mereka akan kembali sebagai energi untuk mereka sendiri.
4. Hukum Termo Dinamika. Penyesuaian ph, suhu, RH dalam interaksi sosial tak bisa dicegah. Jika berlebihan kezaliman itu, bencana sosial, politik, ekonomi dan bencana alam yang akan menyesuaikan, sehingga interaksi kembali seimbang.
"Ringkasnya, keluarga (Jokowi) ini akan menghadapi bencana. Entah kapan Begitulah, keluarga yang tidak punya tradisi membaca, kecuali komik Sinchan," kata Noorsy lagi.
Ia puj mengingatkan hal berikut: Sekecil apapun kembali ke pelaku. Sebesar zarrah kezaliman sekalipun, akan kembali sebagai kezaliman kepada pelakunya.
Seperti diketahui, sejak naik menjadi.presiden, Jokowi memang telah memicu kontroversi karena sebagaimana diyakini banyak orang, termasuk pengamat, pemenang Pilpres 2014 adalah Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Begitupun pemenang Pilpres 2019. Akan tetapi KPU, Bawaslu dan semua lembaga penyelenggara Pemilu seakan berpihak kepadanya, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo atas kecurangan Pilpres 2014 dan 2019 oleh Jokowi.
Sejak awal publik curiga kalau Jokowi adalah orang yang dimanfaatkan pihak tertentu, sehingga karirnya di kancah perpolitikan nasional bak roket, meski di PDIP di mana dia berpartai, statusnya hanya petugas partai. Sebab, dari pengusaha mebel, dia bisa menjadi walikota 2 periode, kemudian dari kota kecil Solo menjadi gubernur di Jakarta yang merupakan ibukota negara, dan kemudian menjadi presiden RI ke-7 untuk dua periodw.
Sejumlah pengamat, seperti Ichanuddin Noorsy sendiri, Amir Hamzah, dr Zulkifli S Ekomei, dan lain-lain meyakini kalau Jokowi dimanfaatkan kekuatan global yang terdiri dari Amerika dan sekutunya, China, dan sekelompok konglomerat dan.pengusaha lokal yang membentuk oligarki.
Karenanya, selama berkuasa kebijakan-kebijakan Jokowi menguntungkan kepentingan global tersebut, dan merugikan rakyat sebagaimana terbitnya UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Minerba, proyek IKN, pemberian status PSN untuk proyek swasta seperti PIK-2 dan BSD, dan.lain-lain.
Di era Jokowi pula KPK dilemahkan dengan merevisi undang-undangnya, dan membuat korupsi di Tanah Air bahkan dinilai lebih gila dibanding di era Orde Baru.
Keyakinan publik bahwa Jokowi dimanfaatkan kepentingan global makin menguat manakala muncul.indikasi bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan UGM diduga palsu, tetapi bisa lolos verifikasi di.KPU RI saat mendaftar untuk mengikuti Pilpres 2014 dan 2019, saat mendaftar mengikuti Pilgub Jakarta 2012, dan saat mengikuti Pilwalkot Solo 2005 dan 2010.
Gilanya, upaya menggugat ijazah itupun dua kali kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan penggugat ijazah itu, Bambang Tri, divonis 6 tahun karena.oleh PN Solo dinyatakan terbukti menyebarkan kabar bohong bahwa ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi, selama sidang di PN Jakpus dan Solo, ijazah asli Jokowi tak pernah dimunculkan.
Apakah penduduk dunia mengetahui semua ini, sehingga Jokowi terpilih menjadi salah satu pemimpin yang paling korup?
Sebab, sebagai orang yang dimanfaatkan sebuah kekuatan, mustahil Jokowi tidak mendapatkan kompensasi apapun. Apalagi karena taruhannya bangsa dan negara Indonesia. (rhm)
