PUBLIK BERHARAP mantan tentara yang pimpin partai seperti SBY dan Prabowo teguh berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta jiwa ksatria yang teguh pada jati diri bangsa.
----------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Sabtu, 9 Maret 2024, bertempat di Gedung Joang, Menteng Jakarta Pusat, dideklarasikan Front Penegak Dulat Rakyat (FRONT-PDR) yang diinisiasi mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Dr Marwan Batubara dkk.
Yang hadir nampak sejumlah purnawirawan seperti mantan Panglima TNI yang juga mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fahrurrozi; mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto, mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Slamet Subianto; mantan Komandan Marinir Letjen (Purn) TNI Soeharto; Mayjen (Purn) TNI Deddy S Budiman, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.
Ada orasi berapi-api oleh Pemerhati Politik dan Kebangsaan yang juga Badan Pekerja Petisi 100, Rizal Fadilah, untuk pemakzulan dan pemenjaraan Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak layak lagi memimpin negara, karena telah berkali-kali melanggar melanggar aturan perundang-undangan, bahkan konstitusi.
Letjen Soeharto didaulat untuk memberikan orasi singkat yang menyoal tentang prinsip jati diri Tentara Nasional Indonesia.
Mantan Mayjen Soenarko membacakan deklarasi dan pernyataan sikap FRONT-FDR yang antara lain menyatakan:
1. Menolak dengan tegas hasil Pemilu 2024, khususnya Pilpres, yang dinilai curang.
2. Mendesak DPR segera menggunakan Hak Angket guna menyelidiki dengan seksama kecurangan Pemilu 2024
3. Meminta agar Paslon Prabowo-Gibran didiskualifikasi
4. Menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Di tengah acara deklarasi itu saya dibisiki oleh seorang aktifis senior dari Muhammadiyah.
Dia berkata dengan setengah berbisik karena tak ingin mengganggu kelancaran acara . Konon, kata dia, Prabowo menolak kemenangan dari proses Pilpres yang curang. Oleh karenanya, Ketum Partai Gerindra itu mendesak partainya agar ikut menggunakan Hak Angket.
Sebab, kata kawan saya itu yang juga merupakan seorang aktivis senior, Prabowo seorang militer dan punya prinsip ksatria.
"Kstaria itu ogah main curang, apalagi menang dengan curang," bisiknya.
Maka, lanjut dia, kalau kalau Prabowo menolak adanya kecurangan pada Pilpres 2024, sangat beralasan karena dia tak ingin menang dengan curang.
Saya mencoba memahami bisikan teman saya itu, dan menimpali bisikannya, juga dengan berbisik
Saya lalu menimpali kawan itu setengah berbisik.
"Pantas aja saya baca ada anggota DPR dari Demokrat, Herman Khairon dari Dapil Cirebon, juga dukung Hak Angket," bisik saya.
"Nah, menarik ini, Kawan, SBY dan Prabowo kan mantan militer. Di militer itu dituntut ksatria dan ketegasan serta pantang berlaku curang dan kemunafikan. Jadi, kalau, Gerindra dan Demokrat dukung DPR gunakan Hak Angket untuk selidiki kecurangan, itu pantas dan wajar," sambung saya.
Saya tambahkan dalan obrolan dengan berbisik itu bahwa saya berharap Prabowo dan SBY jangan sampai terkontaminasi Pilpres dan Pemilu Curang sebagaimana yang dimenangkan Joko Widodo pada 2019, sehingga kemenangan itu diprotes dan digugat, serta menelan banyak korban jiwa, baik anggota KPPS yang jumlahnya mencapai 800 orang lebih, maupun.yang melakukan aksi menolak Pemilu 2019 yang curang di depan Bawaslu.
Dari obrolan kecil dan ringan kemarin siang di Gedung Joang itu menyiratkan soal jati diri Tentara Nasional Kita. Tentara Nasional adalah Tentara Rakyat sebagaimana dicontohkan oleh Jenderal Besar Soedirman.
Jiwa TNI adalah ksatria tanpa kompromi dengan kecurangan, apalagi kemunafikan.
Publik berharap mantan tentara yang pimpin partai seperti SBY dan Prabowo teguh berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta jiwa ksatria yang teguh pada jati diri bangsa.
Dengan demikian, mantan dua jenderal itu dapat mendorong Hak Angket di DPR untuk menyelidiki tudingan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Pilpres.
Agar ke depan, bangsa ini tidak lagi mentolerir kecurangan dalam bentuk apapun ketika memilih pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif. Karena kecurangan dan kemunafikan bukan jati diri bangsa, apalagi jati diri Tentara Nasional Indonesia, baik yang masih dinas maupun yang sudah purnatugas.
Dari bisik-bisikan singkat itu, saya bergumam dalam hati; semoga mantan Jenderal SBY yang juga mantan Presiden RI ke-6, dan mantan Jenderal Prabowo Subianto tidak terjangkit penyakit yang diderita Joko Widodo yang dinilai publik sebagai Tukang Bohong dan Ingkar Janji.
Bahkan Ben Bland menulis tentang Joko Widodo sebagai "Man of Contradoctions". Manusia yang tidak dapat dipegang omongannya. Ya. Manusia kacaulah kata anak-anak gaul mah.
Padahal, mantan walikota Solo itu yang sekarang sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan seharusnya memberikan keteladanan, termasuk dalam perpolitikan nasional.
Wallahu'alam.
