Jakarta, Harian Umum-Kritik tajam kembali dilayangkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pasalnya, seluruh anggota TGUPP menerima sinyal Tunjangan Hari Raya dengan penghargaan nomenklatur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya mendengar kabar THR TGUPP turun (cair) 100%. Jelas ini mengkhawatirkan karena TGUPP bukan petugas lapangan. Di sisi lain petugas lapangan seperti Lurah, Satpol, dll terancam memotong TKD-nya 50%," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, dalam akun media sosialnya, Rabu (27/5).
Dia menilai, peran TGUPP ini tidak jelas karena bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan diijinkan juga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, katanya, kinerja TGUPP pun tidak bisa karena DPRD tidak bisa melakukan pengawasan langsung terhadap TGUPP.
"Anggara besar milliaran rupiah dari pajak Rakyat tapi output tidak jelas dan tidak bisa diterima. Berapa banyak yang takut dengan TGUPP. TGUPPemain sangat berkuasa sekali di Lingkungan Eksekutif? Yang jelas harus ada total TGUPP ini," katanya.
Dia menuturkan, Pandemi Covid-19 telah merontokkan ekonomi Indonesia, khusus DKI Jakarta sebagai zona distribusi merah Covid-19. Bahkan, anggaran DKI Jakarta yang semula 87 triliun turun menjadi 40-an triliun saja.
"Turun setengah persen. Pengeluaran terpotong-potong untuk melakukan penghematan luar biasa. Terakhir terhembus wacana pemotongan TKD ASN sebesar 50% sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan itu. Banyak ASN yang saya dapat dapat meminta mengatakan Berhadapan di lapangan melawan Covid-19, "jelasnya.
Untuk Membantu Pandemi Covid-19 ini, William mengaku telah menghabiskan cukup banyak dana yang diambil dari gajinya sendiri. Anggaran yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada warga sebisa mungkin tidak banyak.
Namun di sisi lain, anggota TGUPP yang tidak terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 tidak dapat memperbaiki efisiensi anggaran. Malah, mereka mendapatkan THR atau uang apresiasi penuh. Dalam media sosialnya, William menggunakan foto besaran THR yang didapat TGUPP. Besarannya mulai Rp 24 juta hingga Rp 50 juta sesuai levelnya.
Saat menerima melalui pesan WhatsApp, Ketua TGUPP Amin Subekti tidak menanggapi soal pencairan THR ini. Begitu pun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang menyediakan bungkam.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah percaya dan dua kepala dinas lainnya yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo DKI mendapat tunjangan penuh saat ada pemangkasan jatah Pegawai negeri sipil (PNS) -19.
Kebijakan, pihaknya dan dua dinas lainya tetap terimbas kebijakan tersebut. Walau tetap terkait dengan turbulensi ekonomi nasional karena pandemi global ini namun Chaidir tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rincian dana tunjangan yang ia maksudkan.
"Bukan pemotongan, tetapi hanya kontraksi ekonomi sehingga APBD menyesuaikan, salah satunya komponen TKD (konsentrasi) 25 persen sehingga diberikan 75 persen," kata Chaidir.
Dia lalu menjelaskan bahwa mengaktifkan penyesuain bantuan Tunjangan PNS yang mendukung 50 persen, sementara 25 persen lagi ditunda. Jadi penyesuain tunjangan itu sebetulnya tak sampai 50 persen tetapi 75 persen.
"Yang pulih 50 persen dan ditunda 25 persen, jadi bukan pemotongan," pungkasnya.
Dipertegas tentang Tunjangan hari raya (THR) Lebaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membantu Gubernur Anies Baswedan yang disinyalir dan mendapat potongan sepeserpun. Chaidir tidak mau bicara.
Urusan uang THR TGUPP itu kata Chidir tidak sesuai dengan BKD tetapi menjadi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. (dju)
