Jakarta, Harian Umum - Presiden Jokowi pernah menggaungkan janji untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Salah satu proyek yang digarap untuk tujuan itu adalah Tol Laut yang kini telah hilang dari peredaran.
.
Janji untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bahkan juga pernah diumbar Joowi di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris (19/4/2016).
Tak hanya Poros Maritim Dunia yang gagal terwujud, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan mencapai 7% juga tidak pernah terwujud meski dua periode kepemimpinannya akan berakhir pada Oktober 2024, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di angka 5%-an, sementara era pemerintahan sebelumnya, yakni era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono pernah mencapai 6%.
Dari acara Pidato Nasional Pesan Untuk Capres 2024 - Mencapai Indonesia Berlian 2045 Berbasis Negara Kepulauan yang diselenggarakan Forum Negarawan di salah satu restoran di Jakarta Timur, Senin (11/12/2023), terungkap kalau dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur yang dananya didapat dari pinjaman luar negeri, hal itu menjadi salah satu penyebab kegagalan pemerintahan Jokowi, karena seperti halnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi pun lebih berorientasi ke darat.
Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang luasnya hampir sama dengan Eropa, di mana luas lautan mencapai 3,2 juta km2 dan luas daratan 1,9 juta km2, serta kaya akan sumber alam. Dengan kondisi yang demikian, seharusnya antara pembangunan darat dan laut seimbang, serta terintegrasi. Apalagi karena Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis, sehingga setiap hari 45% kapal-kapal dari berbagai negara di dunia, melewati perairan Indonesia.
"Luas wilayah Indonesia dan kekayaan alamnya Ini merupakan modal untuk mewujudkan Indonesia Berlian 2045, yakni Indonesia yang maju, adil dan makmur," ujar Son Diamar, anggota Forum Negarawan yang juga mantan staf ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Tata Ruang dan Maritim dalam pidatonya.
Son Diamar merupakan salah satu dari sekian narasumber dalam acara itu. Nasasumber lainnya di antaranya adalah Epidemiolog Dr Tifauzia Tyassuma, Komjen Pol Dharma Pongrekun, DR. Datep Purwa Saputra (komandan Menwa Pusat dan dosen Universitas Trisakti), Prof Martani Husein (guru besar UI), dan Prof Didin Damanhuri (guru besar IPB).
Menurut Son, untuk keseimbangan pembangunan darat dan laut, satu generasi ke depan perlu lebih afirmatif membangun kelautan, termasuk menuju negara maritim terkemuka di dunia, dengan melakukan lima.pilar utama, yaitu:
1. Membangun kembali budaya bahari
2. Membangun ekonomi kelautan, termasuk industri perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, energy dan sumberdaya mineral, dan konstruksi laut.
3. Mengelola wilayah dengan memastikan batas, menata ruang dan lingkungan untuk pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan secara terintegrasi antara daratan dan lautan
4. Menegakkan kedaulatan nyata dimlaut dengan mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan di laut.
5. Mengembangkan sistem hukum nasional kemaritiman
"Untuk mendukung pembangunan berbasis geografi negara kepulauan menuju Indonesia Berlian 2045 diperlukan reformasi sejati dengan menatankekbali sistem-sistem kebijakan negara," imbuh Son.
Dia menyebut, sedikitnya ada tujuh sistem kebijakan yang menghambat kemajuan, kemakmuran yang adil dan berkelanjutan, dan menurut dia, ketujuh sistem itu harus direformasi.
Ketujuh sistem dimaksud adalah:
1. Sistem politik dan demokrasi yang saat ini cenderung menjadi mesin pembenaran memilih pemimpin yang sebenarnya terdikte untuk kepentingan segelintir elit dan asing.
2. Bank Indonesian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan agar bank kembali menjadi agent of development dengan menyediakan modal usaha bagi rakyat sesuai politik ekonomi negara.
3. Pengelolaan keuangan negara agar belanja negara untuk membiayai program yang dirancang holistik, terpadu, sinergis, dan untuk mendorong investasi strategis, sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kemakmuran serta mengatasi kemiskinan.
4. Sistem pengelolaan sumber daya alam (SPSDA) agar SDA yang sangat kaya dikelola secara arif, untuk konservasi, fasilitas publik, dan usaha dengan menggunakan ilmu yang lengkap, bersendi moral dan etika agama, serta sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
5. Tata kelola pemerintahan pusat dan daerah agar sesuai dengan kebutuhan negara dengan mengikis egoisme sektoral dan sentralisme yang merugikan.
6. Sistem perencanaan pembangunan agar memiliki kemampuan merencana secara holistik komprehensif, dan memiliki kewenangan "strong coordinatuon".
7. Sistem penegakkan hukumz termasuk reformasi produk hukum, organisasi penegak hukum dan peradilan agar hukum dapat ditegakkan dengan efektif dan adil.
Son.membeberkan kalau konsep pembangunan negara kepulauan sebenarnya telah mulai dipersiapkan pada tahun 2000 ketika Abdurrahman "Gus Dur" Wahid masih menjabat sebagai presiden dan dirinya diangkat menjadi Sekjen Dwan Maritim Indonesia (DMI). Dewan ini beranggotakan 11 menteri, KSAL dan stakeholders non pemerintah, termasuk akademisi, praktisi dan LSM.
"Konsep.merupakan hasil pertemuan-pertemuan intensif di DMI. Pokok-pokoknya dirumuskan sebagai SERUAN SUNDA KELAPA yang disampaikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada peringatan Hari Nusantara, Hari Deklarasi Djuanda, pada 13 Desember 2002 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. (rhm)
