Jakarta, Harian Umum - Roy Suryo meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur agar menghadirkan Profesor Dr. Ir. H. Mohammad Na'iem, mantan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2004-2008 dan 2008-2012.
Pasalnya, profesor itu merupakan salah seorang yang menandatangani legalisir ijazah S1 Jokowi yang digunakan untuk Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.
"Kami mohon Profesor Dr. Ir. H. Mohammad Na'iem dipanggil ke persidangan, Yang Mulia, karena itu yang menandatangani (fotokopi ijazah Jokowi) dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan itu tidak mungkin," kata Roy Suryo dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Roy didakwa mencemarkan nama baik mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, memfitnahnya, dan bahkan didakwa mengubah ijazah Jokowi secara online.
Roy dipidana atas laporan Jokowi pada 30 April 2025, karena orang Solo itu merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan dengan serendah-rendahnya karena ijazahnya dikatakan palsu.
Permintaan tersebut bermula saat Roy Suryo mencecar dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni mantan Kabag Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian, dan ASN Setjen KPU RI Bagus Makawaru, mengenai dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi.
Binsar mengonfirmasi bahwa salinan ijazah yang dipegang KPU ditandatangani oleh Prof. Na'iem selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM, namun tidak mencantumkan tanggal pengesahan legalisasi.
"Yang menandatangani itu adalah dekan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem," ujar Binsar menjawab pertanyaan Roy.
Menanggapi keterangan saksi tersebut, Roy Suryo meminta majelis hakim mencatat kejanggalan pada masa jabatan penandatangan dokumen.
Kata dia, Prof. Na'iem menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 hingga 2012, dan digantikan oleh Satyawan Pudyatmoko.
"Jadi nanti kalau ternyata Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem tanda tangan di situ sudah lewat pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani. Karena dekan yang selanjutnya adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko," kata Roy.
Dengan demikian, sambung Roy, tanda tangan Prof. Na'iem pada dokumen legalisasi tahun 2005 maupun tahun 2014 patut dipertanyakan keabsahannya.
"Ini masih tanda tanya karena digantikan oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko, sehingga tahun 2014 harusnya yang tanda tangan adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko, bukan Prof. Na'iem," tegas Roy.
Untuk diketahui, soal legalisir ini juga dipersoalkan peneliti Bonatua Silalahi, karena pada legalisir itu tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun legalisir. Bahkan Bonatua menggugat sembilan pihak terkait legalisir itu di PN Jakarta Pusat, termasuk Prof. Na'iem, akan tetapi PN Jakpus dalam putusannya mengatakan tidak berwenang menangani gugatan tersebut. (man)


