Jakarta, Harian Umum - Rencana pemerintah merelokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menimbulkan polemik berkepanjangan.
Pasalnya, rencana yang pertama kali diusulkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026) itu menimbulkan kecurigaan kalau rencana relokasi itu bukan semata-mata untuk melindungi habitat Badak Jawa dari kemungkinan terjadinya tsunami dan gempa bumi akibat letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, melainkan karena ada alasan lain yang lebih pada orientasi bisnis.
Karenanya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar membuka koordinat Wilayah Usaha Pertimbangan (WUP) dan mencocokkannya dengan peta batas serta zonasi TNUK.
"Ini kebijakan yang harus dijelaskan. Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan, tetapi mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan? Apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah terhadap Ujung Kulon?" kata Hilmy dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan pada 12 Februari 2026, perairan sekitar Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai bagian dari peta WUP mineral logam. Kebijakan itu kontradiktif dengan wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo dengan dalih ancaman bencana tsunami.
Meskipun penetapan WUP belum otomatis menjadi izin operasional tambang, Hilmy mengingatkan bahwa pemerintah wajib memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi sejak awal untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang.
"Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Jangan menunggu tambang beroperasi dan lingkungan rusak, baru pemerintah sibuk menjelaskan," tegasnya.
Selain persoalan tambang, Hilmy juga mempertanyakan urgensi wacana pemindahan badak Jawa yang sebelumnya disuarakan oleh Hashim Djojohadikusumo.
Menurutnya kekhawatiran tentang tsunami melanda kawasan hutan tersebut tidak ada urgensinya sama sekali.
"Bagaimana kita harus menghadapi gejala alam macam tsunami ini berlaku terhadap hutan, sedang satwa itu punya cara sendiri untuk melindungi diri dari yang bencana alam semacam itu. jangan disamakan dengan manusialah," katanya.
Hilmy juga meminta pemerintah transparansi terkait pelibatan investor dan lembaga donor asing. (man)




