Jakarta, Harian Umum - Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di-judicial review (JR) atau diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026), pemohon uji materil ini adalah I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. JR didaftarkan pada Senin (16/11/2026).
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun", di-JR karena dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR dalam ketetapannya secara tegas pembehentian tidak dengan hormat.
Menurut Pemohon, seharusnya ada pasal lain yang menjelaskan kriteria pemberhentian dengan tidak hormat tersebut untuk mempertegas penjelasan pasal 6 ayat (1).
Pemohon menilai, kekosongan hukum ini memicu ketidakpastian hukum yang adil karena menyerahkan penentuan kriteria pemberhentian presiden secara penuh kepada ruang diskresi politik MPR.
"Ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) a quo yang mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut," tulis para Pemohon dalam permohonan JR-nya.
Pemohon membandingkan aturan pensiun kepala negara ini dengan regulasi profesi publik lain seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Jaksa yang memiliki standar kualifikasi pelanggaran disiplin secara tegas dan terukur dalam aturannya.
"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication menjadi political bargaining yang sangat rentan terhadap subjektivitas," kata Pemohon.
Permohonan JR Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 ini diregistrasi MK sebagai perkara Nomor 428/PUU-XXIV/2026.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 ayat 1 UU 7 Tahun 1978 dengan menambahkan definisi pemberhentian dengan hormat dan pemberian dengan tidak hormat kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden, sehingga menjadi:
Pemberhentian dengan hormat meliputi:
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya
Diberhentikan tidak dengan hormat meliputi:
1. Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
3. Melakukan perbuatan tercela.
Uji materiil ini diajukan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wapres setelah surat keterangan (Suket) penyetaraan pengetahuannya dengan tamatan SMK, dibatalkan Mahkamah Agung karena tidak ada bukti Gibran punya ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA dan yang sederajat.
Di tengah masyarakat kini muncul desakan agar Gibran diberhentikan MPR dengan tidak hormat, karena jika diberhentikan dengan hormat, maka dia akan mendapat uang pensiun dan berbagai fasilitas negara, termasuk tunjangan kesehatan, hingga seumur hidup. (rhm)


