Jakarta, Harian Umum- Center for Budget Analysis (CBA) menuding gerakan Revolusi Mental yang digagas Presiden Jokowi dan wacana penggunaan anggaran yang diistilahkan dengan money follow program, hanyalah jargon semata.

"Karena kami melihat, bukannya money follow program yang berjalan, melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra  mantan walikota Solo itu, sehingga menguras keuangan negara," jelas Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman melalui siaran tertulis kepada harianumum.com, Minggu (27/5/2018).

Berikut daftar program pencitraan Jokowi yang menguras keuangan negara;
1. Pada 2017 dan 2018 Pemerintahan Jokowi menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako dengan anggaran hinggaRp 21,2 miliar. Padahal sebelumnya Jokowi sempat menyindir program tersebut sebagai kebijakan yang tidak mendidik. Dia menelan ludahnya sendiri

2. Pemerintahan Jokowi menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Yunjangan Hari Raya yang diperuntukan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Jokowi mencapai Rp 35,7 triliun, naik 68,9% dibandingkan THR tahun sebelumnya.

"THR yang dibagikan Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000," jelas Jajang.

Tidak berheti sampai sini, Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat. Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari

Dalam program THR ini, menurut CBA, selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat, seperti guru honorer dan honorer di pemerintah daerah. (rhm)