Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meyakini wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir setelah masa reses DPR pekan ini.

Ia bahkan meyakini kalau PDIP sebagai inisiator penggunaan hak penyelidikan itu tidak akan mundur atau balik kanan.

"Per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan. Saya kira juga ibaratnya, kau yang mulai masa kau yang tidak melaksanakan," kata politisi yang akrab disapa HNW itu dalam diskusi publik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Wakil ketua MPR ini juga mengatakan kalau bukan hanya PDIP, partai koalisinya di Pilpres 2024, yakni PPP, juga telah menegaskan untuk ikut mendukung hal angket. PPP malah turut mendorong penggunaan hak itu, bukan hanya untuk Pilpres, namun juga Pileg.

HNW menegaskan bahwa wacana hak angket harus terus didorong dengan optimis agar semua partai tidak perlu ragu dengan berbagai tudingan terhadap wacana tersebut yang dinilai hanya bentuk gertakan hingga potensi kerusuhan.

"Bahwa kata konstitusi itu adalah hak DPR, ya sudah, kalau kata konstitusi ini tidak punya hak DPR, ya betul. Kita tidak akan melaksanakan. Jadi, ini juga pintu besar untuk kemudian kita bisa menyelamatkan kedaulatan rakyat," katanya.

Wacana hak angket kali pertama digulirkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan kini didukung tiga partai pengusung Anies Baswedan yang terdiri dari PKS, PKB dan NasDem. Bila ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 314 dengan rincian; 128 kursi PDIP, 59 kursi NasDem, 58 kursi PKB, 50 kursi PKS, dan 19 kursi PPP.

Sementara, pihak yang menolak wacana hak angket yang merupakan koalisi pengusung Prabowo-Gibran hanya memiliki 261 kursi dengan rincian! 85 kursi Golkar, 78 kursi Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi PAN.

Persyaratan hal angket adalah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi. (man)