Jakarta, Harian Umum - Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan swastanisasi pengelolaan sampah pasalnya sejak pengelolaan ditangani Dinas Lingkungan Hidup justru kondisinya tidak efisien dan efektif.
Victor menilai persoalan persampahan yang makin kompleks justru kerap dijadikan model pencitraan bagi sebagian pelaku politik dan pengembang. Yang ujung-ujungnya permasalahan sampah cuma menjadi ajang bancakan. Ia pun memberikan contoh masalah yang sedang terjadi sekarang dalam pengelolahan sampah seperti kasus pada armada yang dinilai sebagai pemborosan.
"Misalnya dalam hal armada sampah yang tidak terurus dengan baik sehingga banyak yang menjadi barang rongsokan," kata Victor. melalui keterangan tertulisnya kepada harian umum.com, Senin (8/7/2019).
Padahal saat pengelolaan sampah ditangani PT Godang Tua Jaya (GTJ), jumlah armada yang dimiliki tidak sebanyak sekarang.
"Namun kalau ada armada yang rusak langsung cepat-cepat diperbaiki. Beda dengan sekarang, dimana banyak armada yang dibiarkan teronggok menjadi besi tua," ujar Victor.
Disisi lain pada nilai tambah, menurut Victor, Anies harus mampu mengurai sampah sesuai komponennya. Karena sampah mempunyai nilai ekonomi.
"Kalau Dinas Lingkungan Hidup belum mampu mengurai sampah dengan baik, Pak Anies harus mau kembali membuka kran swastanisasi sampah. Berikan mereka kesempatan berkompetisi, untuk menjawab volume sampah di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu," terang Victor.
Victor pun memberi contoh lain penegelolahan sampah jenis B3 yang tidak efektif, dimana oleh Dinas Lingkungan Hidup cuma ditimbun tanpa diolah lebih lanjut.
Sedangkan pada kebutuhan volume sampah untuk energi, targetnya tidak pernah terpenuhi lantaran volume sampah akhir di TPST Bantargebang tidak stabil.
"Akibatnya penjualan listrik ke PLN tidak maksimal. Hal ini disebabkan pola kerja Dinas Lingkungan Hidup tidak mengacu master plan. Kalau mereka bekerja sesuai kebutuhan atau master plan pasti pada 2015, DKI sudah punya 8 SPA dan 3 ITF," papar Victor.
Karena itulah, kata Victor, Anies harus berani melakukan swastanisasi sampah agar anggaran tidak terbuang percuma untuk bancakan oknum tak bertanggung jawab.
"Sudah saatnya juga Pemprov DKI mempunyai konsultan atau badan khusus permasalahan sampah, pengendali sampah. Karena Pemprov DKI itu sudah kayak operator sampah. Mereka yang melakukan rekayasa pengelolaan sampah, mereka juga yang mengais sampah, dan mereka juga yang menjadi mafia sampah untuk mencari uang longgar," kata Victor.(tqn)
