Jakarta, Harian Umum- Presiden RI ke-7 yang juga Capres petahana di Pilpres 2019, Joko Widodo alias Jokowi, ditantang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pengembalian Hak Guna Usaha (HGU).
Tantangan disampaikan menyusul pernyataan Jokowi dalam acara "Konvensi Rakyat: Optimis untuk Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jabar, Minggu (24/2/1019) malam, bahwa dia menunggu penerima konsesi besar untuk mengembalikan tanahnya kepada negara untuk dibagikan kepada rakyat kecil.
Pernyataan Jokowi ini diduga kuat ditujukan untuk rival semata wayangnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, yang pada 17 Februari 2019 lalu, saat Debat Capres II, dia serang dengan menyebut bahwa dirinya tahu Prabowo menguasai lahan seluas 220.000 hektare di Kaltim dan 120.000 hektare di Aceh.
"Pak @jokowi menantang Pak @prabowo untuk mengembalikan lahan. Seperti beliau sampaikan di debat, beliau patriotik dan nasionalis. Bila negara membutuhkan tentu beliau ikhlas demi negara. Lahan itu beliau beli melalui lelang di BPPN dulu demi membantu negara, bukan sekedar bisnis," kata Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (25/2/2019), melalui akun Twitter pribadinya, @DahnilAnzar.
Ketua PP Muhammadiyah ini menambahkan, untuk pengembalian tersebut, Jokowi tinggal datang kepada Prabowo dan menyampaikan bahwa negara membutuhkan lahan tersebut.
"Dan siapkan perangkat hukumnya, Perppu atau apa saja. Saya yakin orang-orang seperti mas @erickthohir, Luhut, Hari Tanoe, Sinar Mas dll, juga Pak @jokowi datangi dan minta mereka serahkan (lahan konsensinya) kepada negara," imbuh dia.
Dahnil yakin Prabowo dengan senang hati memenuhi permintaan Jokowi, apalagi karena demi kepentingan rakyat dan negara.
"Sama halnya ketika Pak @jokowi mau maju di Pilkada DKI, beliau dengan ikhlas membantu bukan hanya dukungan partai, tapi juga uang beliau dan adik beliau, diberikan kepada Pak Jokowi," kata Dahnil lagi.
Di akhir cuitannya tentang masalah ini, Dahnil kembali menegaskan bahwa Prabowo sepakat dan ikhlas mengembalikan lahan seluas 340.000 hektare yabg dipermasalahkan Jokowi itu kepada negara.
"Ayo, Pak Jokowi dibuat perangkat hukumnya, semua tanah-tanah konsesi yang dikuasai Sinar Mas, Wilmar, @erickthohir, Luhut dll bisa dikembalikan kepada negara segera dan bisa dibagikan kepada rakyat," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat berpidato pada acara "Konvensi Rakyat: Optimis untuk Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jabar, Minggu (24/2/1019) malam, Jokowi mengatakan kalau dia menunggu penerima konsesi besar untuk mengembalikan tanah-tanah kepada negara untuk dibagikan kepada rakyat kecil.
Pernyataan Jokowi itu langsung disambut hadirin dengan teriakan "Balikin! Balikin! Balikin!"
"Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu, sekarang dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," imbuh Jokowi.
Serangan Jokowi soal lahan tersebut merupakan yang kedua setelah serangan pada 17 Februari 2019 lalu, saat Debat Capres II, dan Jokowi sepertinya tak peduli meski serangan yang pertama menjadi blunder karena kemudian terungkap bahwa selain lahan yang dipermasalahkan tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU), juga karena dari lahan-lahan itu pula Prabowo membiayai Jokowi saat maju sebagai Cagub di Pilkada Jakarta 2012.
Tak hanya itu, data kemudian juga mengungkap bahwa para pendukung Jokowi, baik perseorangan maupun korporasi, menguasai lahan yang sangat luas.
Mereka di antaranya adalah:
1. Ketum Partai Perindo yang juga Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amien, Hary Tanoesoedibjo, menguasai 62.000 hektare lahan tambang di Musi Banyuasin dan Samarinda
2. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menguasai sekitar 15.600 hektare lahan tambang dan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.
3. Dewan Pembina TKN, Oesman Sapta Odang, menguasai sekitar 31.000 hektare lahan tambang di Karimun dan Kayong Utara
4. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Saleh Husin, menguasai sekitar 81.200 hektar lahan kehutanan di Kalimantan Timur
5. Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir, menguasai 482.171 hektar lahan tambang di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Garibaldi merupakan kakak dari Erick Thohir, ketua Tim Kemenangan Nasional Jokowi - Ma'ruf
6. Sinar Mas Grup menguasai 788.907 hektare di Riau dan Kalimantan
7. Salim Grup menguasai 413.138 hektare di Sumatera dan Kalimantan
Tantangan Dahnil agar Jokowi menerbitkan Perppu tentang HGU, didukung Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Mumpung Pak @prabowo sudah setuju kembalikan lahan, pak @jokowi tinggal teken PERPPU Pengembalian HGU dari semua pengusaha lahan. Ayo pak @jokowi ambil ballpoint dan teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gk ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya? #PerppuHGU," kata Fahri melalui @Fahrihamzah. (rhm)
