Jakarta, Harian Umum - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail memandang kolaborasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta sanggup gerakkan ekonomi di tempat.
"Seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dalam aktivitas dalam masyarakat mendapatkan support dari 3 BUMD yakni Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya," kata Ismail di Jakarta, Senin, dalam dialog Balkoters Talks bertema "Peranan BUMD Saat Mengangkat Ekonomi Jakarta".
Ismail menjelaskan Pemerintahan Propinsi DKI mempunyai dua sayap saat layani masyarakatnya yaitu lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD DKI Jakarta yang bergerak dengan korporasi.
Terdaftar ada 23 perseroan yang dipunyai Pemerintah provinsi DKI Jakarta beroperasi di sektor pangan, transportasi, infrastruktur, property, perbankan, pariwisata, dan sektor yang lain yang jika sama-sama bekerjasama dapat memberi pelayan optimal.
Ditambah, lanjut ia, ada delapan imbas positif dari kolaborasi BUMD untuk ekonomi Jakarta yaitu pertama, kenaikan penghasilan wilayah, ke-2 peningkatan infrastruktur.
Ke-3 terbentuknya lapangan pekerjaan, ke-4 kenaikan daya saing wilayah, ke-5 peningkatan industri lokal, ke enam investasi dalam pengembangan dan tehnologi, ke-7 penganekaragaman ekonomi, dan ke-8 kenaikan kesejahteraan warga.
Menyaksikan hal tersebut, katanya, kolaborasi antara perseroan menjadi keperluan yang mutlak untuk masa datang ekonomi Jakarta yang berkesinambungan.
Berkaitan peranan kolaborasi BUMD, Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengikutsertakan BUMD dalam pembikinan Gagasan Pemerintahan Wilayah (RPD) 2023-2026.
"Untuk kolaborasi ini catatannya harus disokong oleh management yang bagus, terbuka, akuntabel, dan konsentrasi pada arah pembangunan yang lengkap, bukan partial," terangnya.
Kepanjangan tangan
Dan, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menjelaskan BUMD adalah kepanjangan tangan dari eksekutif.
"Kami sebagai BUMD DKI Jakarta di bagian ketahanan pangan memiliki komitmen mendatangkan pangan dapat dijangkau tetapi berkualitas premium," sebut Pamrihadi.
Menurut dia, program ketahanan pangan bisa terwujud lewat kerjasama yaitu OPD bertindak selaku pembikin peraturan dan BUMD sebagai penyuplai pangan.
"Jadi saat keinginan (demmand) dengan penawaran (suplai) berjumpa itu bisa menjadi sesuatu program," tambahnya.
Dalam program keterjangkauan harga Food Station, terdaftar sekitar satu juta lebih kekuatan yang menerima pangan bersubsidi, 212.388 keluarga yang menerima Kontribusi Pangan Non Tunai (BPNT), sampai 265 kelurahan yang menerima pasar murah.
