Jakarta, Harian Umum- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta berencana mengganti semua instalasi listrik di empat museum agar kasus kebakaran Museum Bahari pada 16 Januari 2018 tidak terulang.
Melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) 2019 yang dibahas di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/11/2018), diketahui kalau untuk keperluan ini Disparbud mengusulkan anggaran hingga Rp4.449.777.310 untuk Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Kebakaran di 4 Museum.
"Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, kebakaran Museum Bahari diakibatkan oleh korsleting listrik," jelas Kepala Permuseuman Disparbud DKI Jakarta, Sri Kusumawati, saat rapat pembahasan KUA/PPAS dengan Komisi B di gedung Dewan,Jakarta Pusat.
Atas kejadian itu, lanjutnya, tim dari Dinas Pemadan Kebakaran dan PLN memeriksa empat museum yang lain, yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Joeang'45, Museum Prasasti, dan Museum Mohammad Husni Thamrin.
Hasilnya, instalasi listrik di museum-museum itu sebagian besar harus diganti karena di atap ada kabel-kabel yang telah usang dan ada kabel yang tidak memenuhi standar karena terlalu kecil dibanding daya listrik yang digunakan.
"Selain itu, posisi kabel juga tumpang tindih, tidak rapih," katanya.
Saat Museum Bahari terbakar, 64 koleksi museum yang memamerkan benda-benda yang berhubungan dengan kebaharian dari era Kolonial itu itu rusak. Sebagian besar berupa replika dan miniatur perahu.
Kebakaran yang terjadi pukul 08:55 WIB itu cukup hebat, sehingga menghanguskan sebagian bangunan.
Selain mengajukan aggaran untuk mengantisi kebakaran di empat museum, Disparbud juga mengusulkan anggaran sebesar Rp4.500.376.297 untuk Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik di 4 Museum.
Sri menjelaskan, anggaran ini juga akan digunakan untuk tata pamer di lantai I Museum Sejarah Jakarta.
"Di lantai itu akan dipasang 48 set lampu Erco, lengkap dengan track, dimmer dan conectingnya," katanya.
Ia menjelaskan, biaya pembelian alat ini sangat mahal karena merupakan produk Jerman dan belum dipasarkan di Indonesia.
"Kita akan membelinya di Singapura," kata dia.
Tanpa banyak perdebatan saat kedua anggaran ini dibahas, Komisi B menyetujuinya, dan ketua komisi bidang perekonomian itu, Abdurrahman Suhaimi, mengetokkan palu. (rhm)
