Jakarta, Harian Umum - Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mengeluarkan seruan yang isinya antara lain meminta Presiden Joko Widodo mundur atau dimundurkan.
Seruan itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Rawamangun Memanggil, Rawamangun Melawan, Rawamangun Bergerak" di Halte Busway Rawangun, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Aksi ini diselenggarakan Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Jabodetabek yang terdiri dari Aliansi Dosen, Aliansi Guru Besar dan Mahasiswa Jabodetabek.
Aksi dimulai dengan longmarch dari kampus UNJ menuju lokasi aksi. Di spanjangan jalan, selain mengumandangkan lagu tentang mahasiswa dan orasi, mahasiswa juga membacakan puisi. Begitu pula setelah tiba di lokasi aksi.
Jumlah massa yang mencapai ratusan orang membuat separuh jalan raya di depan Halte Rawamangun arah Matraman terpakai, sehingga polisi turun tangan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi macet total
Dalam orasi-orasinya, mahasiswa yang juga datang dari Universitas Jayabaya, Universitas Nasionalis (Unas), Universitas Ibnu Khaldun, dan lain-lain itu mengeritik kebijakan Presiden Jokowi yang pernah secara terang-terangan akan cawe-cawe di Pilpres 2024, dan kemudian diduga mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga MK mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi Cawapres di Pilpres 2024.
Mahasiswa juga mengeritik pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya Pilpres, yang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
"Demokrasi kita dirampas karena kecurangan itu!" pekik mahasiswa dalam.orasinya.
Mahasiswa juga mengeritik kecurangan Pilpres yang di antaranya dilakukan dengan membagi-bagikan Bansos menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari yang dananya bersumber dari APBN, tetapi bertujuan agar Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres. Apalagi karena pembagian Bansos itu kemudian memicu krisis beras dengan langkanya beras di pasaran, sehingga harga komoditi ini melambung hingga Rp20.000/kg.
Mahasiswa juga mengkritik Jokowi karena saat ini biaya pendidikan sangat mahal, sehingga banyak mahasiswa yang tak mampu membayar biaya kuliah, dan juga mengkritik tingginya biaya kesehatan, sehingga banyak warga kelas bawah yang tak mampu mengakses fasilitas kesehatan.
Karenanya, ada tiga tuntutan yang diusung Gemarak dalam aksinya, yaitu turunkan harga Sembako, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan, dan turunkan Jokowi.
"Aksi ini memang kita selenggarakan karena kita prihatin pada kondisi bangsa saat ini, yang membuat kita semua, tak hanya masyarakat kelas bawah, tapi mahasiswa pun banyak yang kesulitan membayar biaya kuliah," kata Abdul, koordinator Gemarak.
Seruan Rawamangun dibacakan secara bergantian.oleh mahasiswa, Guru Besar UNJ Hafid Abbas, dan Dosen UNJ Ubedilah Badrun.
Pada intinya, isi seruan identik dengan apa yang disampaikan mahasiswa saat berorasi yang dilakukan secara bergantian, yakni bahwa Jokowi tidak mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, bahkan cawe-cawenya pada Pilpres 2024 demi menjadikan anaknya sebagai Cawapres bukan saja telah merusak moral dan etika dalam bernegara, tetapi juga merusak demokrasi.
Namun, lebih jauh seruan itu juga mengingatkan bahwa pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Republik, bukan negara kekuasaan ataupun monarki.
"Negara dibentuk untuk mendengarkan rakyat dan melayani rakyat, bukan melayani penguasa dan elit predator," bunyi seruan itu.
Seruan Rawamangun juga menyinggung KKN yang merajalela di era pemerintahan Jokowi sehingga indeks korupsi Indonesia merosot ke skor 34, sementara indeks masalah HAM turun ke poin 3,2 gara-gara pelanggar HAM tak pernah diadili,sementara kualitas lingkungan terendah dalam 17 tahun terakhir.
Namun, pola pemerintahan Jokowi selama ini yang antikritik dan tak mau mendengar aspirasi publik, menunjukkan kalau Indonesia sedang dibawa menjadi negara kekuasaan. Bahkan dengan politik dinasti yang di dalamnya termasuk dengan menjadikan Gibran sebagai Capres, Jokowi ditengarai sedang berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara monarki.
"Kondiai rakyat makin.menderita, sementara konflik agraria justru meningkat, mulai dari Kasus Wadas hingga Rempang. Harga kebutuhan terus naik, tarif dasar listrik, harga BBM bahkan juga harga beras terus naik, tetapi pertumbuhan ekonomi stagnan di 5% dan utang mencapai Rp8.000 triliun," bunyi seruan itu lagi.
Berikut isi tuntutan seruan tersebut:
1. Tata kelola kebutuhan rakyat memasuki eposide sangat buruk, segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok;
2. Masyarakat semakin.menderita akibat kebutuhan-kebutuhan penting, yaitu biaya kesehatan dan pendidikan, semakin mahal, tetapi penguasa sibuk mempertahankan kekuasaan. Maka, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga;
3 Penguasa yang tidak amanah dan memgabaikan etika harus hukim beeat untuk memberi efek kepada penguasa;
4. Jokowi adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam memgola negara, menyuburkan KKN, memanipulasi hukum, melanggar undang-undang. Maka, Jokowii harus diberi hukuman berat, dia harus mundur; dan
5. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika di berbagai kampus di seluruh Indonesia dan juga masyarakat apapun profesinya, semua mesti bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Salah satu caranya adalah dengan bersuara yang sama dan lantang bahwa Jokowi harus mundur. Kalau tidak mau mundur, maka dimakzulkan atau dimundurkan.
(rhm)
