Jakarta, Harian Umum-Sejumlah warga di Kecamatan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat berinisiatif patungan untuk memasang WiFi gratis di balai warga. Pemasangan akses internet itu sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) warga sekitar.
"Warga sangat antusias merespon bantuan internet, mereka sangat bahagia, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos lagi untuk belajar anak. Bahkan saat inu, tidak hanya dari PAN saja yang memberi wifi gratis, sudah banyak warga mampu yang memberika cuma-cuma wifinya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, di Jakarta, Senin (10/8)
Pemasangan akses internet gratis itu, ungkapnya, diinisiasi fraksi PAN DPRD DKI Jakarta karena Pemerintah masih abai atas kebutuhan Internet peserta didik di Jakarta. Menurutnya, pemasangan WiFi gratis itu menyedot jumlah anak yang belajar di balai itu lebih banyak.
"Sudah 5 hari anak-anak di kecamatan Cengkareng dan Kalideres menggunakan free wifi yang di sediakan F.PAN DPRD DKI. Saya dapat laporan, tiap hari selalu bertambah jumlah anak yang datang ke lokasi free wifi," katanya.
Dia berharap, setiap RT di Jakarta memiliki akses internet gratis untuk warganya. Ke depan, DPRD DKI Jakarta mendorong pemberdayaan kantor-kantor pemerintah, kantor RW, RPTRA, atau mushola sebagai ruang belajar online bagi warga Jakarta.
"Tentu ini akan sangat membantu ekonomi warga. Tidak hanya dalam hal ekonomi, juga mengurangi beban orang tua, karena belajarnya gotong royong. Anak-anak juga tidak perlu keluar dari lingkungannya masing-masing, sehingga lebih aman, mencegah penyebaran Covid-19," tegasnya.
Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengaku khawatir atas lambannya respon pemerintah terhadap kebutuhan internet peserta didik. Dia memprediksi, Pemerintah bakal tidak dianggap warganya jika responnya masih minim.
"Saya khawatir kalau pemerintah tidak segera sadar melihat kondisi di akar rumput, ini bahaya. Karena warga sudah mulai berjalan dan tegak sendiri, mereka sudah punya inisiatif sendiri tanpa mengandalkan pemerintah. Lama-lama pemerintah di anggap tidak ada, atau ada tapi tidak respect, karena di anggap tidak berperan memberi solusi terhadap kesulitan warga," jelasnya. (hnk)
