Jakarta, Harian Umum-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membuka kantor pemerintah di setiap wilayah, baik kantor lurah, puskesmas atau ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) yang memiliki akses internet untuk dijadikan ruang kelas online.

"Iya, harus itu (kantor pemerintah yang memiliki akses internet). Jadi ruang kelas online, tapi harus dibatasi ketat, sesuai protokol kesehatan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Senin (10/8).

Salah satu kantor pemerintah yang dijadikan ruang kelas online ada di Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Ruang kelas itu didesain sedemikian rupa dengan meja dibatasi plastik mika dan berjarak satu sama lainnya. Sehingga, anak-anak di sekitar kantor kelurahan Galur bisa belajar tanpa kendala kuota internet.

"Wah seru itu. Keren dan inisiatif ASN cari terobosan mengatasi masalah kuota. Walaupun mereka sudah sekian bulan dipotong TKD, tapi semangat mengabdinya luar biasa. Sebaiknya, kantor yang lain juga bisa seperti kantor kelurahan Galur ini," katanya.

Dalam reses tahap kedua DPRD DKI Jakarta, politisi partai Demokrat ini banyak menerima aspirasi terkait sulitnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari masyarakat. Menurutnya, emak-emak di Jakarta sering mengeluhkan soal kuota internet yang menambah beban kebutuhan keluarga.

"Keluhan warga nyaris seragam, soal kuota internet anak-anaknya yang belajar secara daring. Paket data harganya tidak murah. Belum lagi banyak orang tua siswa yang terdampak langsung Covid-19," ungkap Mujiyono.

Selain keluhan kuota internet, politisi Partai Demokrat berusia 52 tahun ini mengaku tidak gampang menjalani reses saat pandemi. Menurutnya, pelaksanaan reses saat Pandemi Covid-19 ini harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang super ketat. Sejauh ini, dia baru bisa menggelar reses di empat titik yang lokasinya di sekitaran rumahnya di Jalan Cipinang Jaya, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. (hnk)