JAKARTA, HARIAN UMUM - PKS dituding tidak etis melontarkan wacana agar pemilihan Wagub DKI diawasi aparat penegak hukum. Hal itu sama artinya, menurut Kordidnator KATAR (Koalisi Masyarakat Untuk Jakarta Baru) Sugiyanto PKS mencurigai anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 akan melakukan politik uang.

"Tudingan tidak boleh dimunculkan PKS kepada DPRD DKI sebagai lembaga yang akan memilih Wagub. PKS berarti menuding akan ada anggota dewan yang bakal terlibat politik uang," kata SGY sapaan akrab Sugiyanto kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Meski begitu SGY menyarankan agar PKS berkomunikasi dengan semua fraksi-fraksi di DPRD DKI. Sebab, meski anggota dewan yang akan memilih Cawagub, mereka tidak punya kepentingan. "Ajak mereka (dewan) dialog, harus bersama dan rutin selama 3 bulan. Dengan begitu bisa membangun emosional dengan mereka," katanya.

Komunikasi dengan fraksi lain sangat penting, sebab kata SGY, pemilihan Cawagub sebelumnya bisa dikatakan gagal lantaran PKS tidak maksimal untuk melobi fraksi-fraksi di DPRD. "Lagipula saat ini mereka (dewan) memilih untuk kepentingan siapa. Itu kan kepentingan PKS dan Gerindra kok," ujar SGY.

Seperti diketahui, PKS mengajukan Nurmansyah Lubis sebagai salah satu Cawagub. Dari Gerindra, partai berlambang Garuda tersebut menggadang Ahmad Riza Patria.

"Meskipun PKS menyerahkan nama Nurmansyah Lubis ke Gubernur DKI lalu dikembalikan ke DPRD DKI untuk dipilih, tetap saja hal itu tidak akan mempengaruhi inisiatif dewan untuk memilih. Karena politik kepentingan," lanjutnya.

SGY menambahkan PDIP sebagai fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta akan sangat berpengaruh untuk menjalankan proses pemilihan Cawagub nanti. "Gerindra jumlahnya kursinya 19, PKS ada 16 kursi. Untuk memenuhi kuorum tentu jumlah kursi PDIP sebesar 25 sangat menentukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Tentu juga ditambah dengan fraksi-fraksi lain yang jumlah kursinya juga cukup besar seperti Demokrat dengan 10 kursi lalu PAN 9 kursi, PSI 8 kursi dan Nasdem 7 kursi," pungkasnya. (Zat)