Jakarta, Harian Umum - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Di awal konferensi pers, Sri Mulyani menjelaskan mengapa laporan APBN Januari 2025 tidak disampaikan bulan lalu. Padahal, Kemenkeu biasanya selalu melaporkan secara bulanan.

"Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," katanya.

Ia menyebut, defisit per 28 Februari 2025 dikarenakan belanja negara pada dua bulan pertama menembus Rp348,1 triliun atau setara dengan sekitar 9,6 persen dari pagu APBN 2025.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat pada Januari 2025 - Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun sedang sisanya sebanyak Rp136,6 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).

Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 hanya Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target dengan rincian, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp240,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

"Sampai dengan akhir Februari (2025), pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun. Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," jelasnya.

Untuk keseimbangan primer, kata Sri Mulyani, surplus Rp48,1 triliun alias 76 persen terhadap APBN. (man)