Jakarta, Harian Umum- Koordinator Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta, Adjie Rimbawan, menilai Pemilu 2019 merupakan pemilu paling buruk dalam era Reformasi akibat masif-nya indikasi ketiak-fair-an yang dipertontonkan salah satu pasangan calon (Paslon) yang bertarung di Pilpres 2019.
"Pertarungan Pemilu 2019 sudah diprediksi akan mirip dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, terutama untuk Pilpres. Mulai dari pola/strategi pemenangan masing masing kubu, politik aliran, Islam identitas, hoaks, bully dan yang termiris adalah pertarungan para pendukung kedua kubu di sosial media," katanya kepada harianumum.com melalui siaran tertulis, Selasa (5/3/2019).
Ia mengakui, kondisi ini membuat bangsa Indonesia terpecah belah, karena semua yang dilakukan kedua kubu yang bertarung, secara langsung maupun tidak, mempertaruhkan rasa persatuan, toleransi dan silaturahmi sesama anak bangsa.
"Hampir di semua komunitas, kelompok dan berbagai perkumpulan, anak bangsa ini sudah terkotak-kotak. Terutama untuk Pilpres dimana anak bangsa sudah terbelah menjadi pendukung 01 atau 02," imbuhnya.
Maka, Adjie pun dengan tegas mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu "paling buruk" sepanjang sejarah ke-Pemilu-an di Indonesia pasca tumbamgnya rezim Orde Baru pada 1998.
"Jangan samakan Pemilu 2019 dengan Pemilu di era Orde baru yang memang tidak demokratis, jujur dan adil, karena rezim itu sudah dikalahkan oleh gerakan reformasi yang merubah tatanan totaliter menjadi demokratis. Sebab faktanya, dan ini ironis, cara-cara Pemilu yang tidak demokratis di era Orde Baru hari ini secara nyata dipraktikkan lagi," katanya.
Ia.menyebiut indikasi penerapan cara-cara Orde Baru di Pilpres 2019.
1. Pola/strategi mengabaikan etika dan moral
2. Rambu-rambu aturan ditabrak
3. Tidak fairplay karena salah satu Capres yang merupakan calon petahana terindikasi menggunakan fasilitas negara, melibatkan pejabat negara dan pejabat daerah yang seharusnya dijaga netralitasnya, adanya indikasi penekanan kepada ASN agar berpihak, dan adanya indikasi money politics melalui pembagian amplop dan sembako
4. Kooptasi terhadap media mainstream
5. Politisasi agama.
"Sepertinya kembali hanya kekuatan rakyat yang bisa merubah itu kembali seperti yang terjadi di penghujung masa kejayaan Orde Baru (people power, red),"kata Adjie lagi.
Ia pun menyebut kalau untuk menjaga agar Pilpres dapat berjalan Jurdil, sehingga suara rakyat tidak dicurangi, maka gerakan awasi kecurangan Pemilu menjadi suatu keharusan.
"KPK DKI Jakarta bersama lembaga/komunitas ke-Pemilu-an lainnya saat ini sudah mulai bergerak untuk menyelamatkan demokrasi kita yang sudah masuk kategori darurat, karena demokrasi kita terancam. Mari kita awasi secara ketat Pemilu 2019, karena pemimpin bersih lahir dari pemilu bersih," pungkas Adjie.
Seperti diketahui, ada dua Paslon yang bertarung di Pilpres 2019, yakni pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Bukan rahasia kalau Paslon 01 yang Capres-nya merupakan calon petahana, cenderung menghalalkan segala cara. Dan celakanya, meski sejumlah kepala daerah dan pejabat negara terang-terangan mendukung dan berkampanye untuk 01, KPU dan Bawaslu cenderung tidak merespon secara maksimal.
Pembagian amplop dan sembako yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan meski videonya viral di Mesos, Bawaslu dan KPU juga cenderung diam.
Kondisi ini mengingatkan orang pada suasana saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mempertarungkan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Meski kala itu kecurangan Ahok-Djarot terlihat massif, antara lain dengan pembagian sembako yang sangat vulgar, KPU dan Bawaslu pun diam.
Namun Ahok-Djarot kalah karena hanya memperoleh 42,04% suara, sedang Anies-Sandi memperoleh 57,96% suara. (rhm)
