Jakarta, Harian Umum - Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) mengajak rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan dan melawan rezim Prabowo-Gibran yang dianggap sebagai rezim fasis.
"Memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang menandai seabad lebih momentum perjuangan bangsa, Aliansi PERISAI menggelar konferensi pers bertajuk "Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran"," kata Aliansi Perisai dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/5/2026).
Konferensi pers yang diselenggarakan di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Juru Bicara Aliansi Perisai, Dendy Deodatus Sunda Se (Dendy); Akademisi STF Driyarkara, Rm. Fery Kurniawan; dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Front mahasiswa Nasional, Rikmadenda Arya M.
Acara ini digelar juga sebagai pemberitahuan bahwa pada tanggal 21 Mei, Aliansi Perisai akan menggelar aksi di DPR.
Dendy menjelaskan mengapa pihaknya mengajak rakyat untuk merebut kembali kedaulatan, dan melawan Rezim Prabowo-Gibran.
"PERISAI menilai bahwa situasi ekonomi dan politik Indonesia saat ini 100% kian menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Kebijakan fiskal dan moneter yang buruk telah memicu krisis bagi rakyat, salah satunya ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah. Di tengah situasi ini, pemerintah justru dinilai tunduk pada kepentingan geopolitik asing," katanya.
Ia menyebut soal penandatanganan agreement reciprocal trade (ART) oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sebagai salah satu contoh.
Menurut dia, penandatanganan ART itu merugikan bangsa Indonesia dan mencerminkan kalau kedaulatan negara ini telah digadaikan ke AS.
"Dalam salah satu klausul ART, itu ada kesepakatan kalau apapun yang diimpor ke Indonesia dari Amerika, itu tidak dikenakan halal atau haram. Bayangkan, ini negara mayoritas berpenduduk Muslim. Dengan adanya kesepakatan itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak berfungsi untuk produk dari AS, dan kita sedang menyaksikan bagaimana kedaulatan negara digadaikan melalui kesepakatan dagang yang eksploitatif," kata Dendy.
Ia menyoroti sikap tentara yang dinilai represif terhadap masyarakat, dengan merujuk pada pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di sejumlah daerah.
Sikap represif, lanjut Dendy, bahkan juga ditunjukkan oleh Presiden Prabowo terhadap rakyat yang mengeritik kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai justru menjadi proyek, melalui pidato-pidatonya.
Bahkan, kata dia, Prabowo juga melontarkan statemen yang dinilai tidak masuk akal ketika mengatakan "masyarakat desa tidak menggunakan dolar", ketika pelemahan rupiah yang menerus hingga tembus Rp17.600/dolar AS dipersoalkan masyarakat
"Jadi, Prabowo juga menunjukan sikap represif, mungkin karena dia mantan mantu penguasa Orde Baru yang menerapkan sistem ororiterianismr," katanya.
Karena sikap represif yang mengarah pada otoriterianisme itu, Dendy menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan fasis.
Hal senada dikatakan Rikmadenda dan Romo.
Rikma mengatakan, penandatanganan ART dan gabungnya Prabowo ke BoP (Balance of Payment), mengindikasikan bahwa kedaulatan Indonesia telah digadaikan untuk kepentingan geopolitik para imperialis global, dan ini memang harus dilawan jika rakyat ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat.
Ia juga melihat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran represif dan fasis.
"Kalau saat ini kampus tidak bisa jadi benteng bagi fasisme, kita bawa kampus ke desa-desa, karena melawan fasis hanya dengan front persatuan," katanya.
Romo secara tersirat menyebut bahwa rusaknya Program MBG, karena program ini justru membuat ribuan siswa keracunan, juga karena sistem fasisme yang digunakan. Sebab, program ini dijalankan secara top down, bukan bottom up karena tidak melibatkan masyarakat.
"Pemerintahan ini harus belajar dari sejarah," tegas dia.
Konferensi pers ini ditutup dengan pembacaan delapan pernyataan sikap Aliansi Perisai, sebagai berikut:
1.Menolak segala bentuk perang, penaklukan negara berdaulat, jajahan, maupun setengah jajahan yang hanya dijadikan pasar dan pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) oleh kekuatan global.
2. Menolak dengan tegas kesepakatan ART yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada imperialis AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.
3.Menolak (Balance of Payment) atau skema keuangan yang menyokong perang dan pendudukan imperialis AS, terutama yang berdampak pada penindasan rakyat Palestina.
4. Mendorong DPR RI untuk segera menggunakan Hak Interpelasi guna memanggil Presiden dan membatalkan kesepakatan dagang ART yang merugikan negara.
5. Menuntut dihentikannya seluruh kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang dinilai bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan AS dan merugikan rakyat.
6. Menolak keras keterlibatan TNI dan aparatus kekerasan dalam ranah sipil, sektor pendidikan, monopoli tanah, serta urusan bisnis/usaha lainnya.
7. Mendesak negara untuk segera membenahi kebijakan fiskal dan moneter yang mengakibatkan krisis multidimensi dan anjloknya nilai rupiah.
Buka Ruang Demokrasi:
8. Hentikan segala tindakan represif, pembubaran paksa diskusi, nonton bareng (nobar) seperti acara "Pesta Babi", maupun upaya lain yang menggerus hak-hak demokratis rakyat.
"Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Aliansi PERISAI mengajak seluruh elemen rakyat—buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin kota—untuk bersatu padu merebut kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia yang sejati," pungkas Aliansi Perisai dikutip dari siaran persnya. (rhm)