Jakarta, Harian Umum - Setelah menuai sorotan tajam dan kritik, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan surat pernyataan dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Amerika Serikat (AS) - Israel pada tanggal 28 Februari 2026.
Surat itu disampaikan Sugiono melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, kebijakan Prabowo itu merupakan langkah yang positif di tengah sorotan bergabungnya dia di Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump, sekaligus menunjukkan bahwa penyampaian duka cita itu bukan sekadar ekspresi empati diplomatik, tetapi juga pesan strategis yang sarat makna geopolitik.
“Surat duka cita itu bisa dimaknai sebagai komitmen bahwa Indonesia dan Iran memiliki hubungan bilateral yang baik dan saling menghormati. Ini juga membuka peluang peran Indonesia sebagai juru damai,” ujar Amir dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Dalam praktik diplomasi internasional, pengiriman surat duka cita kepada pemimpin negara atau figur sentral sebuah bangsa memiliki bobot simbolik yang besar. Terlebih, sosok seperti Ayatullah Ali Khamenei bukan hanya kepala negara secara de facto, tetapi juga figur ideologis dan simbol kedaulatan Republik Islam Iran.
Menurut Amir, keputusan Prabowo mengirim surat resmi menunjukkan beberapa lapis pesan:
1. Pesan internal: Indonesia konsisten pada politik luar negeri bebas aktif.
2. Pesan regional: Indonesia tidak berpihak pada agresi atau intervensi militer.
3. Pesan global: Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator.
Dalam konteks konflik Iran versus Israel dan AS, posisi Indonesia menjadi sensitif. Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung Palestina dan mengkritik agresi militer Israel. Namun, Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan global, termasuk AS
“Prabowo sedang memainkan keseimbangan strategis. Ia menunjukkan empati kepada Iran tanpa harus menutup jalur komunikasi dengan Barat,” jelas Amir.
Secara geopolitik, Indonesia memiliki modal historis sebagai negara Non-Blok dan pelopor Konferensi Asia-Afrika 1955. Tradisi diplomasi damai itu kembali relevan dalam situasi dunia yang terbelah.
Amir menilai, langkah Prabowo bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk:
1. Menjadi fasilitator komunikasi tidak resmi (backchannel diplomacy).
2. Mendorong forum internasional seperti OKI atau PBB untuk menurunkan tensi konflik.
3. Menguatkan posisi Indonesia sebagai kekuatan moral di dunia Islam.
Dalam kalkulasi intelijen, pengiriman surat melalui Menlu Sugiono kepada Dubes Iran bukan tindakan spontan, melainkan hasil perhitungan risiko.
“Ini bukan sekadar belasungkawa. Ini positioning. Indonesia ingin berada di sisi stabilitas, bukan eskalasi,” tegas Amir.
Namun demikian, sikap solidaritas kepada Iran tentu memiliki konsekuensi. Dalam konteks rivalitas Iran dengan Israel dan AS, setiap simbol dukungan akan dibaca secara cermat oleh kekuatan global.
Beberapa risiko yang dipetakan dalam analisis geopolitik antara lain:
1. Tekanan diplomatik dari blok Barat, terutama jika konflik meningkat.
2. Dinamika hubungan ekonomi, mengingat Indonesia memiliki kepentingan perdagangan dengan berbagai pihak.
3. Persepsi publik internasional, apakah Indonesia dianggap netral atau condong.
Namun Amir menilai, selama Indonesia tetap konsisten pada prinsip non-intervensi dan perdamaian, langkah ini justru memperkuat kredibilitas Jakarta.
Di level kepemimpinan, langkah ini juga memperlihatkan gaya diplomasi Prabowo yang lebih tegas dan terbuka dalam isu global. Ia tidak sekadar menunggu dinamika internasional, tetapi aktif memberi respons.
Dari sudut pandang intelijen strategis, tindakan tersebut menunjukkan:
1. Penguatan jejaring dengan negara-negara poros Timur.
2. Pengiriman pesan bahwa Indonesia memiliki otonomi kebijakan luar negeri.
3. Upaya membangun reputasi sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara yang berpengaruh.
“Dalam geopolitik modern, simbol adalah pesan. Dan pesan adalah kekuatan,” kata Amir.
Secara historis, Indonesia selalu menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Dalam konflik global, Indonesia cenderung mengedepankan dialog dan penyelesaian damai.
Langkah Prabowo, menurut Amir, meski sempat dikritik, dinilai masih konsisten dengan garis tersebut. Bahkan, kata Amir, ini bisa menjadi batu loncatan diplomasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan peran mediasi jika konflik Iran–Israel–Amerika memasuki fase negosiasi.
“Indonesia punya legitimasi moral. Jika dikelola dengan cermat, momentum ini bisa menjadi babak baru diplomasi Indonesia di Timur Tengah,” ujarnya. (man)
