Jakarta, Harian Umum- Ombudsman DKI Jakarta memasukkan kasus tower BTS/mikrosel ilegal dan tenaga kerja asing (TKA) sebagai prioritas permasalahan yang akan diselesaikan di Ibukota.
"Ya, dua masalah itu jadi prioritas. Masalah Itu tadi diungkap Bapak Yudhistira (anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Yudhistira Hermawan, red) saat rapat dengan DPRD," jelas Ketua Ombudsman DKI Jakarta Dominikus Dalu S kepada pers, Selasa (15/5/2018), di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, Ombudsman DKI bisa masuk pada kedua masalah ini karena ada sisi pelayanan yang menjadi domain Ombudsman dalam kasus-kasus itu.
"Dalam kasus TKA, bukan tidak menutup kemungkinan di Jakarta juga ada TKA ilegal karena ini kota metropolitan terbesar di Indonesia. Jadi, bisa saja ada TKA yang menyalahi perizinan, dan ini bisa mengganggu masalah ketenagakerjaan di Jakarta. Dari sisi ini Ombudsman bisa masuk. Kita bisa koordinasi dengan Imigrasi dan kepolisian," katanya.
Soal tower BTS/mikrosel ilegal, Dominikus menjelaskan kalau okupasi tanah untuk pendirian tower-tower itu mungkin tanpa ganti rugi, dan ini juga bisa masuk ranah pelayanan publik.
"Kita akan dalami ini, tapi memang belum ada laporan ke kita," imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini di Jakarta terdapat ribuan tower mikrosel ilegal karena tak berizin dan karena izin yang dimiliki telah kadaluarsa. Tower-tower ini sebagian besar berdiri di lahan milik Pemprov DKI.
Soal TKA ilegal, khususnya dari China, dikabarkan marak di berbagai daerah dimana terdapat proyek pembangunan dengan investor dari China, antara lain di Sulawesi Selatan, Banten dan Cilacap.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menjelaskan, Ombudsman DKI selaku perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di DKI Jakarta, datang dalam rangka menyosialisasikan diri, sekaligus menjalin kerja sama dengan DPRD terkait masalah pelayanan publik yang menjadi domain kinerjanya.
"Tapi kita minta dokumen-dokumennya agar kita tahu seperti apa Ombudsman DKI ini, sehingga dari situ kita tahu apa saja yang dapat kita kerjasamakan," katanya.
Meski demikian, politisi Gerindra ini menyambut baik kedatangan Ombudsman DKI karena ini berarti lembaga itu memiliki misi yang sama dengan DPRD, yakni bagaimana untuk menjadikan masyarakat Jakarta lebih sejahtera. (rhm)
