Jakarta, Harian Umum- Capres nomor urut 01 yang juga Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi, dituding kembali mengumbar data tak valid dalam Debat Terbuka Antarcapres di Hotel Sangri-La, Jakarta, Sabtu (31/3/2019) malam.
Sebelumnya, pada Debat Capres II, Jokowi juga menyemburkan data serupa.
"Korupsi kita di tahun 1998, itu negara kita terkorup di Asia. Indeks persepsi kita saat itu 20. Saya ingat betul KPK mengatakan ini,' kata Jokowi dalam debat itu.
Apa yang dikatakan Jokowi ini tidak valid, karena KPK baru berdiri pada 2002, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentangi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Hahaha bohong lagi, Pak. KPK berdiri tahun 2002. #JokowiDiambangKekalahan," kata pemilik akun @CakKhum seperti dikutip harianumum.com, Minggu (31/3/2019).
"Bohong lagi?" kata mantan staf ahli Kementerian ESDM Muhammad Said Didu melalui akun @saididu.
Soal politik luar negeri terkait kasus Rohingya di Myanmar, Jokowi juga dinilai menyebarkan hoaks, karena dalam debat tersebut Jokowi mengatakan begini;
"Konflik di Rakhine State sebuah konflik yang sudah lama dan sulit dicari solusinya, tapi alhamdulillah kita saat itu diberi kepercayaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menjembatani agar ada dari tim kita yang bisa masuk ke Rakhine State dan melihat langsung seperti apa kondisi di sana. Menlu kita ke sana, dan saya sendiri ke Mombasa, Bangladesh, untuk melihat saudara-saudara Muslim kita yang mengungsi di sana. Lebih dari 1,1 juta Muslim Rohongya mengungsi di sana dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mungkin sudah tiga kali saya sampaikan di forum Asean untuk kita sama-sama mencari bantuan dan solusi. Alhamdulillah desakan kita dan tekanan kita kepada pemerintah Myanmar untuk segera melakukan repatriasi dengan memulangkan pengungsi di Bombasa ke Rakhine State mulai membuahkan hasil. Ke depan, proses-proses menjembatani seperti inilah yang akan kita perankan ..."
Tudingan bahwa Jokowi menyebarkan hoaks untuk hal ini disampaikan wakil ketua umum Partai Gerindra yang juga wakil ketua DPR, Fadli Zon.
"Politik luar negeri pemerintahan @jokowi soal Rohingya hanya omdo. Nggak ada tuh repatriasi atas peran kita. Lebih banyak peran Bangladesh. Hoaks," katanya melalui akun @fadlizon.
Sebelumnya, pada debat Capres II yang digelar KPU pada 17 Februari 2019, Jokowi juga dianggap berbohong karena menyampaikan data-data tentang kebakaran hutan, konflik pertanahan terkait pembangunan infrastruktur, impor pangan, dan lain-lain yang tidak valid. (rhm)
