Jakarta, Harian Umum- Jakarta pada era Gubernur Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2014-2016) ternyata babak belur karena mengalami penurunan/kemunduran di sejumlah bidang, sehingga Gubernur Anies Baswedan (2017-2022) harus bekerja keras membenahinya.
"Dalam pandangan Fraksi PPP, periode ini (2017-2022) merupakan periode yang cukup berat bagi saudara gubernur untuk melakukan percepatan pembangunan kota dengan segala penekanannya. Apalagi bila didasarkan pada pondasi dasar dari kondisi eksisting Jakarta," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah saat membacakan pandangan fraksinya atas Raperda RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan pekan lalu.
Pandangan tersebut dibacakan Senin (2/4/2018), dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Berikut data penurunan/kemunduran yang dialami Jakarta di era Jokowi-Ahok sebagaimana diungkap Fraksi PPP:
1. Pada 2016 terjadi penurunan panjang jalan dari 6.834,022 km menjadi 5.834,022 km, sehingga kemacetan semakin parah karena jumlah kendaraan justru meningkat menjadi 18 juta unit
2. Luas pemukiman berkurang dari 30.594 hektare pada 2012, menjadi 28.911 hektare pada 2015. Jumlah luas pemukiman tertata pun turun dari 175,07 hektare (0,57%) pada 2012, menjadi 39,48 hektare pada 2015.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) turun dari Rp17,81 triliun pada 2014, menjadi Rp12,22 triliun pada 2016. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) turun dari Rp48,36 triliun pada 2014, menjadi Rp46,50 triliun pada 2016.
4. Pada 2016 terjadi ketimpangan ratio penyerapan tenaga kerja, baik PMDN maupun PMA, karena tenaga kerja lokal yang terserap hanya 11.596 orang, sementara tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan mencapai 73.768 orang atau 1:7.
5. Pada 2012-2014 produksi ikan mencapai 297.173,40 ton, namun sejak pertengahan 2015 hingga 2016 produksi ikan turun luar biasa menjadi hanya 147.976,67 ton. Proyek reklamasi dan larangan menggunakan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga menjadi penyebabnya.
6. Jumlah balita penderita gizi buruk meningkat tajam dari 523 balita pada 2012, menjadi 2.020 balita pada 2016
7. Jumlah pengangguran mencapai 6,12%, namun jumlah pekerja anak mencapai 3.838.550 orang dimana 50,22% dari mereka merupakan anak-anak di bawah umur
Fraksi Partai Demokrat-PAN dalam pandangannya membeberkan data yang tak jauh berbeda. Fraksi ini bahkan mengatakan; "Provinsi DKI Jakarta sebagai etalase Indonesia, sampai saat ini tidaklah semegah yang dibayangkan".
Berikut data yang dipaparkan fraksi gabungan dua partai tersebut:
1. Gini ratio sebesar 0,409, berada pada peringkat ke-4 terendah setelah Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
2. Jumlah rasio RTH baru berhasil ditingkatkan menjadi 9,98%, jauh dari jumlah ideal 30%
3. Pelayanan air perpipaan pada saat ini baru tercapai 60%
4. Indeks kebahagiaan sebesar 71,33 merupakan peringkat 19 dari 34 provinsi
5. Most Liveable City Index Kota Jakarta sebesar 62,6, berada pada peringkat ke-16 dari 26 kota yang survei di Indonesia
6. Nilai/Predikat AKIP berada pada kategori B
7. Opini laporan keuangan daerah adalah wajar dengan pengecualian (WDP)
"Hendaklah ini menjadi bahan renungan dan evaluasi kita untuk lebih optimal lagi dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang akan kita tetapkan dalam Perda tentang RPJMD 2017-2022 ini," tegas Fraksi Demokrat-PAN. (rhm)
