Jakarta, Harian Umum-Aktivis senior Jakarta, Rico Sinaga mengajak seluruh konglomerat di Indonesia turut andil menangani penyebaran Covid-19 di tanah air. Salah satunya dengan mengucurkan kekayaan mereka yang dikeruk dari bumi pertiwi untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.
"Beredarnya surat Budi Hartono di Instagramnya Peter F Gontha ini ada apa sebenarnya. Kalau memang dia peduli Covid-19, dari awal saja lockdown. Diajak dong teman-teman konglomerat lain untuk membantu negara menangani warga terdampak Covid-19. Jangan peduli pura-pura begini. Mungkin, buat orang kaya seperti Budi Hartono ini, nyawa orang Jakarta nggak ada artinya," kata Rico yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) ini, Sabtu (12/9).
Menurutnya, sejak awal pemerintah tidak memilih lockdown atau karantina wilayah karena alasan ekonomi. Sehingga, ucapnya, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Anies Baswedan pada April lalu yang hingga kini belum dicabut. Dia meyakini, jika saat itu dipilih opsi lockdown, penyebaran Covid-19 tidak akan separah ini.
"Kita ada 34 Provinsi, setiap pengusaha menanggung satu provinsi saja, selesai. Itu juga kalau mereka peduli. Mereka jadi konglomerat juga kan dari bumi Indonesia. Kalau di luar negeri ada yang begini, misalnya pengusaha bantu negara satu triliun rupiah, nanti bisa dikompensasi dari pajak. Misalnya, nanti bayar pajaknya dikurangi 50 persen selama 10 tahun. Atau bisa juga menggunakan dana CSR yabg sudah menjadi kewajiban mereka," katanya.
Meski demikian, mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta ini mengaku heran dengan postingan Peter F Gontha terkait surat itu. Diakuinya, surat bos Djarum dan BCA ke Presiden Jokowi ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut kebenarannya. Terlebih, ucapnya, Pemerintah Pusat telah menyetujui penerapan kembali PSBB secara ketat di Jakarta.
Dalam akun instagram @petergontha, jurnalis senior Peter F Gontha memposting status "Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," yang disertai lampiran surat Budi Hartono. Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan sejumlah saran terkait rencana penerapan PSBB secara total. Dia menilai, keputusan untuk memberlakukan kembali PSBB Jakarta tidak tepat. Alasannya, PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di ibu kota.
"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah memberlkukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap naik," tulis surat itu.
Selain itu, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB Jakarta lagi. Menurut Budi Hartono dalam surat itu, hal ini disebabkan kasus yang terus melonjak.
Karena itu, seharusnya pemerintah darah dan pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Ia mengambil conoth di Port Singapur, yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kauss yang perlu mendapatkan penanganan medis. Menurutnya, fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat, atau kurang dari dua minggu, karena memanfaatkan kontainer yang ada, sehingga tinggal memasang AC dan tangga.
"Contoh Solusi terlampir: ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu - Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga)." tulis Budi Hartono dalam suratnya tertanggal 11 September 2020. (hnk)
