Jakarta, Harian Umum- Para politisi Partai Demokrat mengkritik cara-cara pemerintahan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019 dan berkuasa lagi untuk periode yang kedua.
Setelah mengkritik acara Apel Kebangsaan yang digelar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Minggu (17/3/2019), karena menghabiskan dana hingga Rp18,5 miliar, kini mereka mengkritik acara Apel Pemerintahan Desa se-Indonesia yang digelar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 30 Maret 2019 mendatang.
Kedua acara ini dikritik karena meski mengandung unsur politik, yakni untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019, namun keduanya menggunakan uang rakyat melalui APBD dan APBN.
"Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se-Indonesia. Sekitar 100.000 target yang hadir. Setelah apel kebangsaan yang menghamburkan uang negara APBD Jateng, maka 30 Maret proyek APBN Mendagri Tjahjo Kumolo. BAGAIMANA pendapat Prof @mahfudmd?" kicau mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @AndiArief_, Selasa (19/3/2019).
Mantan staf khusus di pemerintahan SBY ini juga mengabarkan kalau dalam acara itu para kepala desa akan dipaksa memberi gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi.
"Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang Rp 3 juta. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri, ck ck ck," katanya.
Dari surat undangan yang diposting Andi dalam cuitannya, diketahui kalau acara Apel Pemerintahan Desa se-Indonesia diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).
Dalam surat undangan itu disebut kalau acara ini merupakan ajang silaturahmi bagi para kepala desa dan perangkat desa, sekaligus sebagai forum evaluasi yang pertama sejak program Pembangunan Desa digulirkan pemerintahan Jokowi empat tahun lalu, sesuai Nawacita pemerintah.
Di surat itu juga ada klaim bahwa akibat program Pembangunan Desa ini, kesejahteraan desa saat ini bisa sangat dirasakan, dan perlu disyukuri. Pada 2016, pemerintah mengucurkan dana pembangunan desa sebesar Rp46,9 triliun; pada 2017 sebesar Rp60 triliun; pada 2018 sebesar Rp68 triliun; dan pada 2019 sebesar Rp73 triliun.
"Mengingat pentingnya acara ini, maka kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu/Sdr (i), khususnya Bapak kepala desa se-Indonesia dapat menghadiri dan mengikuti acara tersebut, atau mengutus jajaran terkait untuk hadir sebagai peserta dengan biaya administrasi/kontribusi Rp3 juta/peserta, sudah termasuk akomodasi hotel selama tiga hari dua malam," katanya.
Cuitan Andi ini ditanggapi warganet dengan berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk dari rekan Andi di Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
"Semakin panik, semakin curang, semakin kalah," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu.
"Kayaknya si Jae kudu digetok nih sekali-kali. Kamoogg tuh tuman! *aaa ... deiggghh!!!" kata @DeniFaisal20 seraya melampirkan gambar yang menceritakan tentang tindakan Will Connolly, remaja Australia yang mengempruk kepala Senator Frasher Anning dengan telur gara-gara sang Senator justru menyalahkan umat Islam atas tragedi penembakan di dua masjid di Selandia Baru.
Dalam insiden itu, 50 jamaah yang sedang shalat Jumat, meninggal dunia, sementara belasan lainnya luka-luka dan ada yang masih kritis. (rhm)
