Jakarta, Harian Umum - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak ada gunanya bagi Wapres Gibran Rakabuming Raka berupaya membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran sudah final, sehingga tak ada celah hukum yang dapat ditempuh Gibran setelah kedua badan peradilan tertinggi itu memutuskan perkara.
Apalagi karena obyek yang dipersengketakan di PTUN sama dengan yang telah diputus MA.
"Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN), karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) di PTUN karena bukan dalam posisi tergugat intervensi, sementara Peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang merupakan tergugat dalam perkara tersebut.
Namun, kata Yusril, kementerian nampaknya tidak akan mengajukan PK.
"Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi, dari segi hukum memang agak sulit sekarang," jelas Yusril.
Yusril mengingatkan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi, akan tetapi perkara penyetaraan ijazah ini adalah perkara hukum, sehingga harus diputuskan oleh pengadilan.
"Mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya, kalau di luar pengadilan barangkali di media sosial saja," kata Yusril.
Seperti diketahui, dari sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terungkap bahwa saat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Dikdasmen) menerbitkan Suket bernomor Nomor 9149/D.DI/KS/2019 itu pada 6 Agustus 2019, hanya berlandaskan certificate of attendance atau daftar kehadiran, dan daftar nilai, tanpa sertifikat/diploma/ijazah dari UTS Insearch.
Padahal, pada Suket yang terbit di hari yang sama saat permohonan Suket itu diajukan, tertera kalimat bahwa Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, sehingga pengetahuannya dapat disetarakan dengan tamatan SMK.
Parahnya, dalam sidang MK itu juga terungkap bahwa UTS Insearch yang kini bernama UTS Collage, bukan sekolahan, melainkan tempat kursus.
Saat sidang di MK bergulir, gugatan Advokat Mercy Sihombing terhadap Kementerian Dikdasmen sebagai pihak yang mengeluarkan Suket itu, masih berjalan di PTUN, sehingga setelah putusan MK dibacakan, di mana dalam putusan itu MK menyebut tidak ditemukan ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA, Mercy melalui kuasa hukumnya, yakni Denny Indrayana mencabut gugatan.
Sayangnya, karena gugatan sedang berproses dan dalam perkara itu Gibran mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi, maka pencabutan gugatan harus disetujui oleh para tergugat, dan dalam hal ini Gibran menolak gugatan dicabut karena ingin membuktikan bahwa Gibran punya ijazah sarjana, sehingga Denny Indrayana dan Mercy walk out dari sidang di PTUN tersebut. (man)


