Jakarta, Harian Umum - Ketidakprofesionalan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Daerah Khusus Jakarta, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kembali terungkap.
Setelah abai terhadap perawatan mesin Terminal Perparkiran Elektronik (TPE) yang dipasang di sejumlah lahan parkir on street di Jakarta, dan diduga memotong remunerasi pegawai tetap non PNS secara semena-mena dengan dalih efisiensi, kini terungkap kalau UPP belum melunasi pembayaran pesangon 22 pegawai yang purna tugas pada 2023 dan 2024 ini.
"Tahun lalu yang purna tugas 15 orang, tahun ini, dari Januari sampai Mei sebanyak 7 orang," kata Ragil, staf parkir, di Jakarta, Selasa (7/5/2024/.
Ia menyebut, dari 15 orang yang purna tugas tahun 2023, pesangonnya baru dibayar 60%.
"Yang purna tugas dari Januari sampai Mei 2024 ini, belum dibayar sama sekali," katanya.
Ragil menyebut, UPP berdalih kalau pihaknya sedang defisit, sehingga melakukan efisiensi.
Selain itu, UPP juga berdalih uang pesangon ke-22 mantan pegawai itu sangat besar dan fantastis.
Ragil menilai, UPP berbohong karena tahun lalu UPP surplus. Sebab, dari kebutuhan Rp65 miliar, UPP hanya memberi target Rp59 miliar dan terealisasi Rp57,8 miliar.
Dengan jumlah pegawai sebanyak 137 orang saat itu, belanja pegawai yang dialokasikan Rp34,5 miliar hanya terserap Rp32 miliar.
"Pertanyaannya defisit darimana?" tanya Ragil.
Soal pesangon pegawai yang besar, Ragil mengatakan hal itu wajar karena pegawai yang purna tugas tersebut telah mengabdi antara 30-35 tahun.
"UPP ini perlu diaudit, karena pengenaan targetnya saja sangat aneh, karena target lebih kecil dari kebutuhan, karena sisanya diambil dari Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya, red). Untuk apa Silpa itu digunakan? Itu harus diaudit!" tegasnya.
Dari informasi Ragil diketahui, pesangon pegawai UPP diperhitungkan berdasarkan remunerasi. Dengan perhitungan tersebut, maka pesangon yang berhak diterima ke-22 pegawai yang purna tugas mencapai ratusan juta, bahkan ada yang di atas Rp300 juta (rhm)
