Jakarta, Harian Umum - Bambang Sulistomo, Putra Pahlawan Bung Tomo, mengingatkan masyarakat agar jangan memilih calon presiden (Capres) yang tidak diketahui karakternya dan bukan seorang negarawan.
"Saat ini kita mau memasuki pemilihan presiden, dan saya tahu sudah ada di antara kita yang sibuk memilih Capres," katanya saat menyampaikan pidato dalam acara Dialog Forum Kebangsaan: "Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Berfikir, Bersuara, dan Bertindak Jujur, Terbuka dan Adil" yang diselenggarakan Forum Negarawan (FN) di Universitas 17 Agustus 1945, Sunter, Jakarta Utara, Senin (11/9/2023).
Menurut dia, urusan memilih Capres, juga memilih anggota legislatif dan menteri-menteri oleh presiden terpilih pada Pilpres 2024, merupakan hal kecil, karena hidup presiden, menteri dan anggota legislatif tak ada apa-apanya kalau tidak ada rakyat.
"Karena kitalah, rakyat, yang membayari (gaji) mereka dari pajak yang kita bayarkan. Investor kalau mau masuk (suatu negara), kalau gak ada rakyat, gak mau," imbuhnya.
Ia pun lalu mempertanyakan apakah di antara para hadirin peserta dialog yang telah memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, telah mengetahui karakter calon yang akan dipilih?
"Mengetahui karakter calon presiden itu penting. Kalau nggak tahu katakternya, jangan dipilih, karena kalau berharap dari orang yang kita nggak tahu karakternya, itu mimpi di siang bolong!" tegasnya.
Ia juga menyarankan agar rakyat memilih Capres yang memiliki watak negarawan, karena negarawan adalah orang yang mau berkorban untuk negara dan berdiri di atas kepentingan bangsa dan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Selain itu, kata dia, pemimpin yang negarawan berani menegakkan keadilan.
"Kalau kita asal pilih, yang terpilih ya yang begitu-begitu saja; nggak berani melawan korupsi, gak berani menegakkan (supremasi) hukum," katanya.
Bambang mengaku pernah berdiskusi dengan pengusaha, dan menanyakan mengapa dunia uaaha justtu mengatur hukum, bukan dunia usaha yang patuh pada hukum.
"Pak Rudi (nama pengusaha itu, red) mengatakan kalau pengusaha pun ingin keadilan ditegakkan dan adanya kepastian hukum agar usaha berjalan dengan baik," katanya.
Ia pun mengeritik pemimpin Indonesia saat ini yang mengatur minyak goreng, dan warga kelas bawah kini kesulitan mendapatkan beras karena harganya yang dinilai mahal. Sementara di sisi lain, 3 juta hektare hutan digunakan sebagai perkebunan sawit secara ilegal, malah diputihkan.
"Pemimpin yang sekarang (juga) gak mampu melakaanakan Pancasila dengan benar dan adil. Slogan "Saya Pancasila", "NKRI Harga Mati" nol besar," katanya.
Ia juga berharap pemimpin yang akan datang memiliki keteladanan yang revolusioner demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. (rhm)
