KALAU Proklamator dan Presiden RI Pertama, Ir Soekarno dan Bapak Pembangunan Jendral Besar Soeharto saja dapat dimakzulkan Rakyat rakyat,mengapa Presiden Jokowi tidak?
Publik dan rakyat Indonesia tidak meragukan lagi apa peran kesejarahan Soekarno dan Soeharto, tapi toh akhirnya dimakzulkan juga.
Apakah Soekarno tidak hebat? Sebagai Proklamator bersama Bung Hatta, atas nama Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan apa jasa Soekarno terhadap bangsa ini sejak muda? Semua sudah tahu.
Demikian juga Presiden Soeharto, apa peran Beliau selama perjuangan dan menjadi presiden RI selama 32 tahun.
Toh rakyat akhirnya mendesak kedua presiden dan tokoh bangsa itu mundur dari kekuasaannya, dan ternyata kedua Tokoh Besar Bangsa ini dengan legowo memilih tidak menjadi presiden lagi. Meski kalau gunakan kekuasaan saat itu bisa saja dilakukan untuk mempertahan jabatannya.
Presiden Soekarno malah diangkat sebagai Presiden Seumur hidup. Presiden Soeharto malah saat berhenti tahun 1998, oleh media dianggap sebagai manusia terkuat di Asia.
Saat ini Presiden Joko Widodo mendapat banyak kritikan dan perlawanan oleh rakyat di berbagai penjuru negeri.
Seratus Tokoh Kritis Tanda Tangani Petisi Pemakzulan Joko Widodo, dan telah diterima oleh anggota DPD RI Tamsil Linrung.
Sebelumnya, Prof Denny Indrayana dari Melbourne, Australia, melayangkan surat terbuka ke DPR untuk desak agar Jokowi dimakzulkan.
10 Agustus ini, sejuta buruh yang dirugikan dengan diundangkannya UU Ombibuslaw akan melakukan perlawanan tanpa henti ke DPR maupun Istana. Isu nya dukung pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Sejak menjadi Presiden Oktober 2014 hingga saat ini banyak janji politik yang diabaikan, dan itu perbuatan tercela, karena presiden dianggap berbohong dan menipu rakyat Indonesia dengan janji-janji palsu.
Presiden juga dianggap tidak jujur dalam kasus Ijazah palsu yang sangat menciderai harkat dan martabat sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.
Perbuatan tercela itu melanggar sumpah jabatan presiden dan dapat dimakzulkan.
Belum lagi keterlibatan Presiden Jokowi dalam KKN semakin terang benderang dan berani.
KKN adalah musuh utama Reformasi 1998. Saat ini dipraktekkan tanpa rasa malu oleh Presiden.
Belum lagi kebijakan utang dan pembangunan Infrastruktur yang jadi beban negara dan rakyat, tapi Presiden tidak mau mendengar suara rakyat.
Demokrasi mati. Di saat Rakyat berteriak soal Kedaulatannya, Presiden merasa paling benar sendiri dan tidak mau dengar rakyat.
Sejumlah UU yang lahir selain UU Omnibus law, seperti UU Minerba, UU IKN, UU Kesehatan, ditentang dan diprotes rakyat. Presiden tetap jalan.
Rakyat tidak berdaulat lagi. Meski Konstitusi menjamin rakyat berdaulat. Yang terjadi justru daulat Presiden.
Atas hilangnya kedaulatan rakyat saat ini, maka pantas rakyat saat ini ajukan Petisi Pemakzulan Presiden untuk merebut kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh kekuasaan saat ini.
Jadi, sangat pantas dan patut; Presiden Joko Widodo juga dapat diberhentikan oleh rakyat agar kedaulatan rakyat dapat ditegakkan kembali sesuai amanat Konstitusi.
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Margonda Raya, Depok 1 Agustus 2023
