Jakarta, Harian Umum - Pidato Prabowo Subianto, presiden terpilih pada Pilpres 2024 di hadapan calon perwira remaja (Capara) TNI dan Polri, Jumat (12/7/2024), menarik perhatian banyak kalangan, termasuk Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah.
Pasalnya, dalam pidato itu Prabowo menyinggung soal pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintahan Jokowi dan mengaitkannya dengan kedaulatan dan keamanan negara.
Prabowo bahkan mengingatkan bahwa melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara, untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia," katanya.
Menurut Amir apa yang dikatakan Prabowo itu memiliki makna yang dalam, dan sangat jelas kalau dia memahami betul bahwa ada masalah dalam pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi.
"Kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi ini mengutamakan pembangunan infrastruktur, sehingga sebagian besar utang yang didapat dari luar negeri, digunakan untuk infrastruktur. Pembangunan IKN dan kereta cepat, itu juga menggunakan dana dari utang," kata Amir di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Namun, lanjut dia, tak semua infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Contohnya adalah Jalan Tol Manado - Bitung dan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder- Manyar yang sepi peminat, dan Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara JB Soedirman di Purbalingga, serta Bandara Ngloram di Blora yang sepi penumpang.
"Bahkan kita tahu pada tahun 2002 lalu ada delapan jalan tol yang dijual karena sepi peminat," imbuhnya
Namun di sisi lain, lanjut Amir, pemerintahan Jokowi seperti abai terhadap keamanan negara. Contohnya adalah dengan dibiarkannya ribuan TKA China memasuki Indonesia dan bekerja di perusahaan-perusahaan dengan investor dari Negara Tirai Bambu itu, sehingga menimbulkan gesekan sosial dengan warga pribumi sebagaimana yang pernah terjadi di Morowali.
"Pembangunan IKN itu juga berpotensi menimbulkan masalah bagi kedaulatan dan keamanan negara, apalagi jika benar China nanti akan membangun pangkalan militer di sana," imbuh Amir lagi.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, lanjut Amir, juga dapat berpotensi membuat Indonesia bernasib seperti Sri Lanka, yaitu terperangkap dalam jebakan utang (Debt Trap) China, sehingga Pelabuhan Hambantota yang dibangun Sri Lanka dengan utang dari China, diambil-alih China karena tak mampu mengembalikan utang untuk pembangunan pelabuhan tersebut.
"Kita lihat biaya pembangunan Kereta Cepat naik dari 6,07 miliar dollar AS menjadi 7,2 miliar dolar AS dengan bunga mencapai 3,4 persen. Proyek itupun semula katanya tidak menggunakan dana APBN, tapi kemudian APBN justru menjadi jaminan. Saya termasuk yang menduga bahwa Indonesia telah masuk perangkap utang China, sehingga bukan mustahil jika Indonesia tak mampu membayar utang pembangunan kereta cepat ini, kereta cepat diambil alih China," kata Amir.
Namun,.lanjut dia, apa yang dikatakan Prabowo itu akan menjadi tidak ada apa-apanya jika berhenti hanya pada kata-kata. Prabowo harus menjadikan apa yang dikatakannya itu sebagai visi- misinya setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, dan masuk dalam program jangka menengah.
"Artinya, harus ada langkah kongkret untuk menjadikan keamanan dan keutuhan negara di atas kepentingan pembangunan infrastruktur demi mencapai tujuan nasional," katanya.
Amir memastikan bahwa.apa yang dikatakan Prabowo itu akan terlihat hanya sebagai omon-omon semata atau memang akan menjadi visi misi Prabowo untuk melakukan pembenahan atas apa yang salah di era pemerintahan Jolowi, ketika Prabowo mengumumkan kabinetnya.
Susunan kabinet itu, kata Amir, harus diisi oleh orang-orang yang mendukung visi dan misi Prabowo. Mereka juga haruslah orang-orang profesional dan ahli di bidangnya.
"Kalau isi kabinet Prabowo terindikasi hanya merupakan orang-orang titipan partai pendukung yang tidak punya kapasitas di bidang yang dipercayakan, kita bisa bilang bahwa Prabowo cuma omon-omon," pungkas Amir. (rhm)
