Jakarta, Harian Umum- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana Syaugie meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) transparan untuk menjelaskan alasan kepergian 11 pejabatnya ke Vietnam, Jumat (8/3/2019).
Pasalnya, selain keberangkatan itu membawa serta dua orang pansiunan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut dan membawa direktur RSU Adhyakasa yang notabene bukan PNS, juga ada kabar kalau para pejabat itu akan kembali ke Jakarta Senin (11/3/2019) ini.
"Kalau benar keberangkatan itu untuk studi banding masalah DBD (demam berdarah dengue) sebagaimana diberitakan media, ya harus dipaparkan secara transparan kepada media (melalui konferensi pers) atau dilaporkan langsung kepada Gubernur tentang apa saja hasil studi banding di Vietnam itu," kata Rois kepada harianumum.com di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Selain hal itu, kata Rois, Dinkes bisa juga memaparkannya kepada Komisi E jika memang diminta.
"Transparansi itu penting untuk mencegah terjadinya fitnah dan dugaan yang macam-macam," imbuhnya.
Politisi PKS ini mengatakan tak tahu soal statemen Wakil Ketua Komisi E Ramli Muhammad yang menyatakan pihaknya mendukung keberangkatan para pejabat itu ke Vietnam karena tujuannya baik, yakni studi banding soal DBD.
"Kalau soal itu tanyakan ke pimpinan komisi saja, karena saya juga semula tidak tahu ada pejabat Dinkes yang ke Vietnam, sampai saya baca beritanya di media," katanya.
Ketika ditanya apa pendapatnya soal adanya dua pejabat Dinkes yang sudah pensiun dan ada direktur RSU Adhyaksa yang ikut ke Vietnam? Rois mengatakan tak bisa bicara banyak hingga tahu bagaimana hasil dari studi banding itu.
Namun, kata dia, keterlibatan mereka dalam kegiatan itu didanai siapa?
"Kalau pakai dana pribadi, itu nggak masalah. Tapi kalau dari APBD, itu masalah karena mereka bukan PNS," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat pekan lalu 11 pejabat Dinkes yang di antaranya merupakan wakil kepala dinas, kepala Puskesmas dan kepala RSUD, berangkat ke Vietnam dengan dalih untuk studi banding DBD. Namun keberangkatan ini dikritisi Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah karena keberangkatan ini melibatkan empat orang yang bukan PNS dan tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinkes.
Ke-11 pejabat Dinkes yang berangkat ke Vietnam adalah:
1. Khafifah Any, Waka Dinas
2. Endah Kartika, Wadir umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Asih
3. Opy, kabid Yanmedik RSUD Tarakan.
4. Imel
5. LIndawati, kepala Puskesmas Senen.
6. Irma
7. Dewi Rusmala
8. Endang
9. Hilda
10. Bambang SB
11. Dr. Anang
Non PNS yang ikut berangkat adalah:
1. Berliana Masfar (istri dr anang)
2. Dyah Eko, direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa
3. Dr Caroline, pensiunan Dirut RSUD Pasar Minggu
4. Een Heryani, pensiunan sekretaris dinas (Sekdis)
Ke-15 orang ini berangkat ke Vietnam melalui terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (8/3/2019) pukul 05:15 WIB dengan pesawat Air Asia, dan sebelum tiba di Vietnam terlebih dulu transit di Kuala Lumpur.
Mereka berangkat ke negara Khmer Merah itu dengan menggunakan jasa Jesica Travel.
Kepada sebuah media, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Ramli , mengatakan kalau kalangan DPRD DKI Jakarta mendukung keberangkatan para pejabat itu.
"Saya mendukung kegiatan para pejabat Dinas Kesehatan DKI yang melaksanakan studi banding ke Vietnam. Kegiatan mereka itu nanti untuk diterapkan di DKI Jakarta, bagaimana menanganai kasus DBD dan pelayanan rujukan BPJS kesehatan," katanya, Jumat (8/3/2019).
Meski demikian politisi Golkar ini mengatakan, sekembalinya para pejabat itu dari Vietnam, mereka wajib menyampaikan hasilnya kepada Komisi E.
Pernyataan Ramli ini juga dikritik Amir Hamzah karena katanya, hingga kini Republik Sosialis Vietnam bukan negara yang dikenal memiliki sistem penanganan DBD, dan negara komunis itu juga tidak memiliki JKN (Jaringan Kesehatan Nasional) seperti Indonesia.
"Kalau mau studi banding tentang DBD seharusnya ke Australia, karena negara itu yang dikenal sukses menangani DBD," katanya.
Ia pun mempertanyakan ada apa sebenarnya di balik dukungan Komisi E itu, karena mantan Sekdis Kesehatan yang sudah pensiun dan ikut ke Vietnam, ditengarai terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan 17 Puskesmas pada 2016 dan 2017, dugaan korupsi pengadaan obat non formularium nasional (Fornas) pada 2017, dan dugaan korupsi pembangunan RSUD.Cipayung dan Kebayoran Lama pada 2016-2017 yang kasusnya sedang ditangani kejaksaan.
Dan yang menarik, dalam rombongan itu juga ada direktur RSU Adhyaksa, sehingga timbul kecurigaan kalau keberangkatan para pejabat Dinkes ke Vietnam bukan untuk studi banding, melainkan untuk deal-deal dengan kejaksaan melalui direktur RSU Adhyaksa.
Pasalnya, pada 2019 ini melalui Dinkes, Pemprov DKI akan menggelontorkan dana hibah miliaran rupiah untuk RSU Adhyaksa, sehingga menurut Amir, perlu diatur bagaimana penggelontoran dana itu tidak terhambat, namun kasus tidak lanjut ke pengadilan.
"Jadi, bisa saja alasan studi banding itu hanya kamuflase karena sesungguhnya mereka mau bikin deal di sana, di Vietnam," tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinkes Widyastuti belum dapat dikonfirmasi karena saat telepon tidak diangkat, konfirmasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp pun belum direspon. (rhm)
