TANGSEL, HARIAN UMUM - Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie enggan disebut tidak transparan seperti yang ditudingkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Tangsel.

Pasalnya, Bang Ben sapaan akrabnya menyatakan, semua data Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap dinas yang diminta oleh PSI, diketahui telah diserahkan sebelumnya.

"Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap-tiap dinas udah dibawa, semua data udah dibawa, dalam hearing, dalam dengar pendapat, yang kemarin dilakukan, RKA semua dinas itu sudah kita kasihkan semua, kurang transparan apalagi?" kata Bang Ben saat ditemui wartawan, Rabu (20/11/2019) malam kemarin.

Namun perihal penundaan yang diminta PSI, Bang Ben mengaku belum mengetahui informasinya

"Saya belum dapat laporan dari tim anggaran," tambahnya.

Pihaknya meminta agar penundaan RAPBD yang diusulkan oleh PSI DPRD Tangsel tidak melebihi waktu yang telah diatur oleh UU.

"Dalam Undang-undang kan jelas. RAPBD itu harus disahkan paling lambat tanggal 30 November tahun sebelumnya. Jadi jangan sampai melewati aturan," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, PSI DPRD Tangsel meminta penundaan RAPBD 2020, dikarenakan kurangnya waktu guna menelisik anggaran, kurang transparannya OPD, dan ketidakhadiran salah satu  dinas saat rapat pembahasan anggaran.

"Kita akan mengajukan penundaan Rapat Paripurna RAPBD 2020 ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Tangsel. Kita masih kurang waktu untuk mengetahui detail anggaran yang diajukan oleh OPD. Substansinya adalah transparansi anggaran, oleh sebab itu kita minta ditunda," kata Sekretaris Fraksi PSI, Aji Bromokusumo dalam jumpa pers.