Jakarta, Harian Umum- Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) M Rico Sinaga mengatakan, pengurus dan anggota organisasinya termasuk perangkat jajaran Pemprov DKI Jakarta.
"Karena itu, seiring dengan keluarnya instruksi Gubernur Anies Baswedan pada Senin (5/2/2018), dan ditujukan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, maka pengurus dan anggota FKDM wajib melaksanakannya juga," kata dia kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Ia menambahkan, untuk melaksanakan instruksi tersebut, ia telah memerintahkan kepada jajarannya agar terjun ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan munculnya potensi kerawanan akibat musibah ini.
"Mereka saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan ketua RT dan RW, dan berperan aktif membantu warga yang menjadi korban banjir," imbuhnya.
Meski demikian Rico mengatakan, jika Anies ingin mengatasi banjir, sebaiknya ia segera merealisasikan komitmennya saat dilantik menjadi kepala Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) pada 8 Januari 2018 silam.
Saat itu, kata Rico, Anies menyatakan akan memaksimalkan peran BKSP yang merupakan wadah forum komunikasi pembangunan dan penyelesaian masalah di kawasan Jabodetabekjur.
"BKSP itu terbentuk berdasarkan konsep megapolitan yang digagas mantan Gubernur Sutiyoso. Jika konsep itu dilaksanakan, banjir Jakarta dapat diminimalisir," imbuhnya.
Ia mengingatkan, saat konsep itu digulirkan, Sutiyoso berencana membangun beberapa waduk raksasa di wilayah penyangga, yang berfungsi sebagai tempat penampungan gelontoran air dari wilayah Bogor, dan hingga kini belum dapat dibangun seluruhnya. Contohnya waduk yang diusulkan dibangun di wilayah Sentul, Bogor.
"Kalau Anies dapat merealisasikan pembangunan waduk itu, kelak orang akan mengingat besarnya peran Anies dalam mengatasi banjir Jakarta," imbuhnya.
Rico meyakini hal itu karena katanya, para aktivis seperti dirinya dan pengamat publik Amir Hamzah dilibatkan Sutiyoso ketika konsep megapolitan itu masih menjadi embrio. Mereka juga dilibatkan saat pembangunan banjir kanal timur (BKT) direncanakan, hingga tuntas dikerjakan di era pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo dan Wagub Prijanto pada 2012.
"Dalam RPJMD yang sedang disusun Anies dan jajarannya, banjir masuk prioritas permasalahan yang akan ditangani, karenanya jika banjir hanya diatasi dengan mengeruk kali dan melarang warga agar tidak membuang sampah di kali atau sungai, itu tak cukup, karena Jakarta berada di dataran rendah. Bahkan permukaan tanah di utara lebih rendah dari permukaan laut," imbuhnya.
Ia bahkan mengusulkan agar Anies tak usah membuang-buang uang triliunan untuk membebaskan lahan demi pembangunan rumah DP 0 rupiah, karena pengadaan lahan untuk program ini dapat dipenuhi dengan cara menagih pengembang yang belum memenuhi kewajiban memberikan fasos/fasum.
"Data yang kami peroleh, hingga 2016 lalu piutang fasos/fasum pengembang kepada Pemprov DKI mencapai Rp126 triliun. Nilai itu lebih dari cukup untuk memenuhi target pembangunan rumah DP 0 rupiah," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin (5/2/2018) Anies mengeluarkan instruksi kepada jajarannya karena Jakarta terancam dilanda banjir akibat tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, yang masuk status Siaga 1.
"Sekali lagi saya instruksikan seluruh jajaran untuk menjalankan pesan Operasi Siaga Ibukota yaitu: SIAP, TANGGAP & GALANG," kata Anies dalam instruksi tersebut.
Saat dilantik menjadi kepala BKSP, Anies mengatakan kalau ia akan memaksimalkan peran lembaga tersebut, sehingga dengan begitu kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak yang maksimal.
"Kalau hanya mengelola berdasar ego kewilayahan, hanya mengurusi wilayahnya sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain, maka terobosan bisa jadi tidak memiliki dampak yang diharapkan," katanya. (rhm)
