TUJUAN membubarkan DPR yang diusung demonstran berujung ricuh itu terkesan terlalu dipaksakan, karena DPR adalah lembaga yang keberadaannya diatur dalam konstitusi.
--------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu.
Ada yang menarik dalam demo tanggal 25 Agustus 2025 kemarin di depan gedung DPR yang berujung ricuh, karena sepanjang pengamatan saya, demo itu tidak ada yang mengkoordinir, tidak jelas organisasi mana yang bertanggung jawab, dan konon informasinya tidak ada pemberitahuan ke polisi.
Namun, massa yang datang luar biasa banyak, hingga puluhan ribu orang, dan sebagian besar dari mereka berseragam SMA dan yang sederajat.
Adakah yang bermain di belakang demo ricuh itu? Apakah kekuatan yang berada di belakang Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diduga adalah Geng Solo, yang memiliki peran?
Pertanyaan ini penting untuk diajukan mengingat beberapa isu politik belakangan ini yang cukup panas dan menegangkan soal pemakzulan Gibran.
Surat usulan pemakzulan itu yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) dan sudah diterima DPR dan MPR, itu sangat beralasan untuk memakzulkan Gibran.
Surat itu memantik wacana publik yang semakin terfokus dan terarah untuk memakzulkan Gibran dengan alasan pelanggaran Konstitusi dan moralitas yang kurang baik sebagaimana tergambar dalam postingan-postingan di akun Kaskus Fufufafa.
Dari diskursus publik, menurut sejumlah pakar,. Gibran memang sudah pantas untuk dimakzulkan karena alasan Konstitusi dan moral kekuasaan.
Jika Gibran dimakzulkan, maka DPR tinggal ketok palu. Gibran tidak punya kekuatan di DPR, apalagi karena PSI hanya partai gurem meski di-back up habis-habisan saat bapaknya (Joko Widodo) berkuasa sebagai presiden. Adiknya sebagai ketua umum partai berlambang gajah itu sangat tidak punya pengalaman memimpin partai. Kaesang beruntung sebagai ketua partai karena dikatrol bapaknya yang sangat kental KKN itu.
Saat bertemu dengan para ketua umum partai di Batu Jajar beberapa waktu lalu, Gibran tidak bersalaman dengan para Menko yang adalah ketua umum partai yang menguasai DPR.
Gibran tidak bersalaman dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak juga bersalaman dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan juga dengan Ketum Golkar Bahalil Lahadalia. Peristiwa itu memantik kecurigaan publik bahwa sedang ada ketegangan yang serius di DPR.
Apakah Gibran, Geng Solo, termasuk Joko Widodo (Jokowi) di dalamnya, dan kekuatan Oligarki yang selama ini berada di belakang Jokowi dan Gibran kini sedang kalang kabut? Sebab, bila saja Gibran dimakzulkan, maka bisa saja akan menghancurkan mereka, dan membuat mereka semua dalam posisi terancam?
Saat ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ke-5 di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2025 yang lalu, Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nutmantyo, menyampaikan sinyalemen tentang adanya sabotase terhadap Presiden Prabowo Subianto dari internalnya sendiri. Tujuan sabotase ini jelas; melengserkan Presiden Prabowo.
Dari semua akumulasi peristiwa, diskursus dan fenomena politik nasional belakangan ini terkait isu pemakzulan Gibran, memantik analisis soal demo di DPR pada tanggal 25 Agustus kemarin.
Tujuan membubarkan DPR yang diusung demonstran berujung ricuh itu terkesan terlalu dipaksakan, karena DPR adalah lembaga yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. Apalagi karena alasan demonstran ingin membubarkan DPR hanya karena tunjangan anggota legislatif itu dinaikkan, dan ada anggota DPR yang kelihatan berjoget-joget.
Tapi yang jelas, pola dan tema aksi ke DPR itu menimbulkan kecurigaan: ada desain besar untuk melemahkan DPR karena isu pemakzulan Gibran. Apalagi karena saat ini posisi Gibran di DPR sangat lemah, meski para loyalis Jokowi masih bercokol di Senayan.
Pernyataan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang selama ini dikenal sebagai orangnya Jokowi, bahwa dia mendukung Prabowo, menjadi sinyal melemahnya para loyalis Jokowi di kabinet, sekaligus menjadi alarm melemahnya dukungan terhadap Jokowi dan Gibran.
Jika terbukti di belakang aksi demo massa di DPR yang ricuh itu adalah Gibran dan Oligarki, maka itu menjadi alasan semakin kuat dan semakin cepat untuk Gibran dimakzulkan.
Seruan “Ayo Turun Aksi” 25 Agustus 2025 dengan logo One Peace setidaknya mengingatkan pada sosok Gibran yang pernah menggunakan pin One Peace saat debat presiden dan calon wakil presiden 2024, serta saat kampnye Pilpres 2024. Gibran bahkan dianggap sebagai pelopor viralnya penggunaan simbol One Peace.
Maka, tidak salah jika ada anggapan bahwa seruan aksi di DPR pada tanggal 25 Agustus kemarin mengarah ke Gibran. Apalagi karena di antara peserta aksi ada yang membawa bendera dengan simbol One Peace.
Di Korea Selatan, presidennya dimakzulkan karena pengumuman soal keamanan negaranya. Terkait demo ricuh tanggal 25 Agustus kemarin, DPR harus bereaksi jika memang ada bukti keterlibatan Gibran dan Geng Solo di balik aksi dengan tujuan membubatkan DPR itu.
Sebab, tindakan itu dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan terhadap demokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan bahkan dapat dianggap sebagai pemberontakan terhadap negara.
Bahkan, jika memang terbukti, Wapres Gibran bukan saja harus segera dimakzulkan, tetapi juga dapat dihukum.
Jakarta: 27 Agustus 2025
